Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ikut Menjaring Cawapres Jokowi, Ini Alasan Luhut Pandjaitan

Kompas.com - 13/03/2018, 11:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak terlibat dalam menjaring nama calon wakil presiden pendamping Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

"Itu urusannya Pak Mensesneg. Saya kan enggak urusan yang begitu-begitu," ujar Luhut ketika diwawancara media di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

(Baca juga: Mensesneg Pimpin Tim Internal Jaring Cawapres Jokowi)

Saat ditanya mengapa Luhut yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi tidak diikutsertakan di dalam penjaringan cawapres pendamping Jokowi, ia tidak menjawab serius.

"Saya mendapatkan tugasnya itu menjaring nama kamu (jurnalis)," katanya sembari tertawa.

"Enggaklah. Saya kan bukan bidang begitu-begituan. Mana saya mengerti itu, ya," lanjutnya.

Saat dibandingkan dengan perannya menjadi penghubung Jokowi dengan sejumlah kalangan ketika Pilpres 2014 dengan jelang Pilpres 2019 saat ini, Luhut tidak menjawab secara jelas.

"Ya aktif kan masa saya ceritakan ke kamu," ujar Luhut.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memimpin tim internal untuk mencari calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno.

(Baca juga: Mensesneg Akui Mulai Diskusi Sosok Cawapres bagi Jokowi)

"Memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat, paling dipercaya, orang kampus sehingga kalau orang kampus dianggap imparsial, tidak mudah berpihak," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Pratikno sendiri membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Namun, ia tidak memungkiri topik siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Namun, bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya, tetapi tidak sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin.

Kompas TV Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Gresik, Jawa Timur, juga dimanfaatkan untuk menemui sejumlah kiai di Pondok Pesantren Mambaus Solihin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com