Salin Artikel

Tak Ikut Menjaring Cawapres Jokowi, Ini Alasan Luhut Pandjaitan

"Itu urusannya Pak Mensesneg. Saya kan enggak urusan yang begitu-begitu," ujar Luhut ketika diwawancara media di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Saat ditanya mengapa Luhut yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi tidak diikutsertakan di dalam penjaringan cawapres pendamping Jokowi, ia tidak menjawab serius.

"Saya mendapatkan tugasnya itu menjaring nama kamu (jurnalis)," katanya sembari tertawa.

"Enggaklah. Saya kan bukan bidang begitu-begituan. Mana saya mengerti itu, ya," lanjutnya.

Saat dibandingkan dengan perannya menjadi penghubung Jokowi dengan sejumlah kalangan ketika Pilpres 2014 dengan jelang Pilpres 2019 saat ini, Luhut tidak menjawab secara jelas.

"Ya aktif kan masa saya ceritakan ke kamu," ujar Luhut.

Diberitakan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memimpin tim internal untuk mencari calon wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno.

"Memang Pak Pratikno dianggap orang yang paling dekat, paling dipercaya, orang kampus sehingga kalau orang kampus dianggap imparsial, tidak mudah berpihak," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Senin (12/3/2018).

Pratikno sendiri membantah ada tim yang secara formal dikepalai dirinya sedang bekerja menjaring nama-nama bakal calon wakil presiden bagi Joko Widodo untuk Pilpres 2019.

Namun, ia tidak memungkiri topik siapa yang cocok untuk mendampingi Jokowi nanti sedang dalam pembahasan orang-orang dekat Jokowi saat ini.

"Enggak ada tim internal formal seperti itu. Namun, bahwa sudah ada diskusi-diskusi (calon wakil presiden), iya, tetapi tidak sampai dibentuk tim formal, enggak ada," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2018/03/13/11431791/tak-ikut-menjaring-cawapres-jokowi-ini-alasan-luhut-pandjaitan

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke