Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos

Kompas.com - 03/03/2018, 07:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa partainya selalu mengutamakan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. Langkah itu juga akan diterapkan jika calon legislatif yang diusung oleh PSI berhasil terpilih.

Grace ingin masyarakat bisa memantau kinerja caleg PSI terpilih dengan memanfaatkan media sosial.

"Kami ingin bangun apllikasi teknologi untuk pelayanan publik. Idenya PSI, kita ingin agar semua anggota dewan PSI nantinya DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu setiap hari mereka harus melaporkan pekerjaannya setiap hari via media sosial," ujar Grace di DPP PSI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Grace mengatakan, aplikasi yang dibuat akan mirip dengan aplikasi Qlue yang sering digunakan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam menyelesaikan aduan warga. PSI telah bekerjasama dengan sang perancang Qlue, Rama Raditya untuk menciptakan aplikasi tersebut.

Baca juga : 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

"Intinya mereka harus update, upload dia rapat apa, kalau ada kunjungan kenapa perlu, ketemu siapa, apa yang didapatkan. Kalau misalnya dia membahas undang-undang misalnya, posisinya dia apa, semua tau dari awal," ujarnya.

Melalui aplikasi tersebut, PSI dan konstituen bisa segera mengetahui potensi inkonsistensi kinerja caleg. Grace juga menegaskan bahwa aplikasi ini tidak akan disalahgunakan oleh internal partai.

"Siapapun mau ketua umum, sekjen, enggak akan bisa mengotak atik, masyarakat yang jadi pengawal," ujarnya.

Baca juga : PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Grace menjelaskan bahwa transparansi dan profesionalitas juga telah digunakan dalam proses perekrutan calon legislatif. Ia menilai, selama ini partai-partai lama melakukan proses rekrutmen tanpa sepengetahuan publik, sehingga berpotensi membahayakan konstituennya.

"Kalau sudah internal, enggak kompeten dipaksa buat jadi wakil rakyat gimana? Dan mereka membuat undang-undang yang berefek ke masyarakat indonesia, itu yang jadi masalah," katanya.

Oleh karena itu, Grace bersama PSI mendobrak perekrutan dengan mekanisme profesional dan transparan agar publik bisa senang karena ikut mengawasi kinerja caleg pilihannya.

Kompas TV Namun Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan nama Sunny sudah ada di struktur kepengurusan PSI sejak lama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com