PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Kompas.com - 22/02/2018, 12:13 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 11 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019. KRISTIANTO PURNOMOKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 11 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehadiran Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) meramaikan panggung politik Tanah Air menjelang Pemilu 2019.

Pemilu tahun depan menjadi kali pertama bagi PSI berkontestasi. PSI mendapatkan nomor urut 11 dan akan bersaing dengan 13 parpol lain dalam memperebutkan suara pemilih.

Beranggotakan anak-anak muda yang dikomandani Ketua Umum Grace Natalie, PSI bertekad mengubah kondisi politik di Indonesia.

Berikut profil PSI yang dirangkum Kompas.com:

Sejarah

PSI adalah partai politik yang didirikan setelah Pemilu 2014. Partai ini menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) perdana di Jakarta pada 16 November 2015.

Baca juga: PSI Janji Akan Audit Dana Publik yang Diterima

PSI mengisi partainya dengan politisi-politisi muda. Ketua Umum PSI Grace Natalie, misalnya, saat ini baru berusia 35 tahun. Pengurus daerah PSI juga rata-rata baru berusia 20-30 tahun. 

Bahkan, ada aturan tertulis bahwa pengurus partai maksimal berusia 45 tahun dan tidak pernah menjadi pengurus parpol lain.

PSI juga menaruh perhatian besar terhadap keterlibatan perempuan. Partai ini dinyatakan lolos pemilu dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 66,66 persen.

PSI resmi menjadi badan hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016.

Baca juga: PSI Targetkan Dapat Sumbangan Rp 1 Triliun dari 1 Juta Donatur Setiap Tahun

Pada 17 Februari 2018, KPU menyatakan PSI lolos sebagai peserta Pemilu 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X