Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dukungan Banyak Parpol Tak Cukup, Jokowi Butuh Cawapres untuk Atasi Masalah Ekonomi"

Kompas.com - 27/02/2018, 12:19 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PARA Syndicate Ari Nurcahyo berpendapat, figur calon wakil presiden bagi Joko Widodo memiliki peran penting dalam Pilpres 2019. Meskipun, Jokowi sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.

Sebelumnya, lima parpol di DPR sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk maju Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura dan PPP.

Menurut Ari, cawapres pendamping Jokowi harus memiliki beberapa variabel yang mampu menjawab tantangan pemerintah ke depan.

"Meskipun Jokowi memperoleh dukungan parpol yang kuat, namun figur bakal cawapres untuk mendampingi Jokowi tetap berperan sentral," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, Jokowi perlu mempertimbangkan kebutuhan politik dalam memilih cawapres.

(Baca juga : Paling Tidak, Pak JK Bisa Jadi Kingmaker di Pilpres 2019)

Ia melihat, tantangan pemerintah ke depan adalah mengatasi kesulitan ekonomi dan menciptakan stabilitas politik yang kuat.

Hal itu untuk meneruskan tahap pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi pada periode pertama.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Pak Jokowi butuh pendamping yang bisa membantunya mengatasi kesulitan ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik yang terjaga kuat, supaya dihasilkan outcome capaian pembangunan yang signifikan di periode kedua Jokowi," tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Media Survei Nasional (Median) 1-9 Februari 2018, elektabilitas Presiden Joko Widodo sebagai petahana mengalami penurunan.

(Baca juga : Jokowi Vs Prabowo di Pilpres 2019 Dinilai Bisa Kembali Picu Konflik di Masyarakat)

Responden yang memilih Jokowi hanya 35 persen. Padahal, pada survei Oktober 2017 lalu, elektabilitas Jokowi masih di angka 36,2 persen.

Pada survei sebelumnya, April 2017, elektabilitas Jokowi masih mencapai 36,9 persen.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menyebut menurunnya elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Faktor ekonomi ini juga diukur melalui survei.

(Baca juga : Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi)

Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Median: Elektabilitas Jokowi Turun karena Masalah Ekonomi", http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/18402181/survei-median-elektabilitas-jokowi-turun-karena-masalah-ekonomi.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Pada survei Oktober 2017, sebesar 36,2 persen responden meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi.

Dalam survei Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tak mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.

"Ini sudah lampu kuning bagi Jokowi, kalau terus didiamkan bisa lampu merah," ucap Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com