Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Masyarakat Makin Cerdas, Politik Adu Domba Sudah Tidak Laku

Kompas.com - 24/02/2018, 06:32 WIB
Ihsanuddin,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Partai politik dan kandidat harus menyadari bahwa masyarakat semakin cerdas. Cara usang politik adu domba maupun janji manis setinggi langit sudah tidak laku," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2/2018) malam.

"Kita kedepankan politik adu ide dan gagasan. Sehingga pelaksanaan pilkada serentak hingga pileg dan pilpres kali ini harus menjadi bukti nyata bersatunya semua komponen bangsa dalam menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas," tambah dia.

Bambang menyoroti penilaian Amnesti Internasional yang menyebutkan tahun 2017 sebagai tahun politik kebencian yang seringkali dikapitalisasi kepentingan politik dan bisnis. Karena itu, di tahun 2018 yang dikenal dengan tahun politik, berbagai langkah pencegahan perlu disiapkan. Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak, KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, maupun Pemda agar saling berkoordinasi.

Baca juga: Ketua DPR Minta Menkumham Yakinkan Presiden untuk Teken UU MD3

"Tak kalah penting adalah para tokoh masyarakat maupun pemuka agama. Saya yakin bisa menjadi penyejuk masyarakat. Jika semua bisa bersinergi dengan baik, kita tidak akan berikan celah sedikitpun bagi para pembuat onar," ujarnya.

Bamsoet menegaskan, DPR RI sebagai salah satu pilar demokrasi akan tetap menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam memantau pelaksanaan kampanye di pilkada, pileg, hingga pilpres. 

Bamsoet juga mengajak insan jurnalis berperan sebagai penyedia informasi yang akurat dan berimbang. Selain, menjalankan profesi secara profesional serta memiliki kebebasan yang bertanggungjawab.

"Jaminan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri lain dari demokrasi yang berkualitas," kata mantan wartawan ini.

Kompas TV Ketua DPR juga menjelaskan kritik dari publik menjadi dasar pengambilan keputusan di parlemen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com