Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Lebih Hati-Hati Urus Pembangunan Infrastuktur

Kompas.com - 20/02/2018, 15:18 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecelakaan kontruksi proyek pembangunan infrastruktur terjadi lagi.

Kali ini bekisting pierhead atau cetakan untuk pengecoran beton pierhead pada proyek Tol Becakayu, Jakarta Timur, roboh sehingga menyebabkan 7 pekerja menjadi korban.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kejadian kecelakaan konstruksi bukan kali ini terjadi, namun sudah beberapa kali terjadi.

"Kami minta kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk lebih hati-hati," ujarnya di Kantor PWI, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut Bambang, pemerintah perlu lebih cermat mengurus pembangungan proyek infrastruktur yang gencar dilaksanakan. Jangan sampai keteledoran membuat keselamatan para pekerja terabaikan.

(Baca juga: Proyek Tol Becakayu Dimoratorium, Ini Tanggapan Waskita)

"Pemerintah harus mengutamakan keselamatan rakyat dalam pembangunan infrastruktur ini," kata dia.

Terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mengkritik banyaknya kecelakaan konstruksi pada pembangunan proyek infrastruktur yang kerap terjadi.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini terkesan tidak direncanakan dengan matang.

"Kecelakaan konstruksi sebagian terbukti karena kegagalan konstruksi atau construction failure. Ini membuktikan proyek konstruksi tersebut tidak direncanakan dengan matang dan atau pengawasan yang ketat serta konsisten," ucap Tulus dalam keterangan tertulisnya.

YLKI mendesak agar pemerintah membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan engineering forensic untuk menyimpulkan apakah serangkaian kecelakaan konstruksi yang terjadi ini merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.

Kompas TV Dalam enam bulan terakhir, setidaknya ada 12 kecelakaan konstruksi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com