Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Poltracking: Demokrat Bisa "Jual" AHY Cawapres ke Jokowi atau Prabowo

Kompas.com - 19/02/2018, 16:07 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Satuan Tugas Bersama Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 dari Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi kandidat calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi berdasarkan hasil survei.

AHY mengungguli nama-nama lain, baik saat dipasangkan dengan Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

Hal ini terlihat berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia yang dirilis, Minggu (18/2/2018). Survei Poltracking kali ini dilakukan pada 27 Januari-3 Februari dengan melibatkan 1.200 responden yang di seluruh provinsi di Indonesia.

Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

(Baca juga: SBY: Belum Saatnya Bicara soal Capres dan Cawapres)

Cawapres Jokowi

Saat responden disodorkan 10 nama cawapres untuk Jokowi, AHY unggul dengan mendapat 13,9 persen responden. Di bawah AHY, terdapat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan 10,4 persen, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan 10,1 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 9,1 persen, dan nama-nama lain.

Pada simulasi lima nama cawapres untuk Jokowi, AHY tetap unggul dengan raihan 14,3 persen, disusul Ridwan Kamil 11,3 persen, Anies Baswedan 11,2 persen, Gatot Nurmantyo 10,7 persen, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 7,1 persen.

(Baca juga: Pemilu 2019 Dapat Diikuti Tiga Capres, jika...)

Cawapres Prabowo

AHY juga menjadi kandidat cawapres paling dipilih oleh responden sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hanya saja, dalam simulasi ini, nama AHY ditempel ketat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam simulasi 10 nama kandidat cawapres, AHY unggul dengan meraup 15,2 persen suara responden. Di bawahnya terdapat Anies Baswedan yang mendapat 14,1 persen, Gatot Nurmantyo 12,7 persen, dan sejumlah nama lain.

Dalam simulasi lima kandidat cawapres untuk Prabowo, AHY tetap menjadi nomor satu dengan 16,5 persen. Di bawahnya, AHY ditempel tipis oleh Anies 16,4 persen, Gatot 13,5 persen, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 4,7 persen, dan Ketua MPR Zulkifli Hasan 1,6 persen.

(Baca juga: Pilpres 2019, Fadli Zon Sebut Jokowi dan Prabowo Bakal "Rematch")

Dua kaki

Berdasarkan hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha menilai, Partai Demokrat bisa bermain dua kaki pada Pilpres 2019.

Partai Demokrat bisa "menjual" Agus ke Jokowi atau Prabowo. Apalagi, Partai Demokrat sendiri selama ini mengambil posisi netral, tidak berpihak pada pemerintah Jokowi, namun tidak juga bergabung ke Prabowo sebagai partai oposisi.

"Maka AHY kemungkinan bisa jadi cawapres, kalau Demokrat menawarkan AHY (ke Prabowo atau Jokowi)," kata Hanta.

Apalagi, dengan 10,19 persen suara pada Pileg 2014 lalu, Hanta juga menilai sulit apabila Partai Demokrat harus membuat poros koalisi sendiri. Sementara parpol lain sudah mengarahkan dukungannya ke Jokowi atau Prabowo.

Menurut dia, parpol yang saat ini paling mungkin untuk diajak bergabung dengan Partai Demokrat untuk membentuk poros baru adalah PKB dan PAN.

Namun, kedua parpol tersebut juga tak memiliki tokoh sekuat Jokowi dan Prabowo untuk dipasangkan dengan AHY.

"Jadi bagi Demokrat menawarkan AHY sebagai cawapres (ke Jokowi dan Prabowo), itu kalkulasi yang paling realistis," kata Hanta.

Kompas TV Tidak hanya pilkada serentak 2018, AHY juga diberi tugas kogasma untuk pemenangan pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com