Jadi Saksi Novanto, Politisi PDI-P Arif Wibowo Ditanya Jaksa soal Penerimaan Ransel

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/2/2018).

Arif bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Dalam persidangan, Arif dengan tegas menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang terkait proyek e-KTP.

Namun, Arif merasa pernah menerima sebuah tas dari pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau tas yang isinya CD pernah saya terima. Tapi saya lupa apa tas itu bentuknya ransel," ujar Arif kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awalnya, Arif membantah pernah menerima tas ransel saat dikonfirmasi oleh jaksa. Namun, Arif mengingat bahwa pembantu rumahnya pernah menerima tas berisi CD (piringan berbentuk cakram).

(Baca juga: Arif Wibowo Disebut Terima 108.000 Dollar AS dalam Kasus E-KTP)

Menurut dia, CD tersebut berisi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Ia sebelumnya memang meminta data tersebut kepada Dirjen Dukcapil yang saat itu dijabat oleh Irman.

Dalam surat dakwaan, disebutkan bahwa Arif adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang ikut dalam pertemuan pada Mei 2010.

Pertemuan itu dilakukan sebelum dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR.

Pertemuan itu dihadiri Irman, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini dan Mendagri Gamawan Fauzi. Selain itu, beberapa anggota DPR seperti Chaeruman Harahap, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni, dan Ganjar Pranowo.

Selain itu, dihadiri oleh Muhammad Nazaruddin dan pengusaha Andi Narogong.

Dalam pertemuan itu, Mustoko Weni menyampaikan bahwa Andi Narogong akan menjadi pengusaha yang mengerjakan proyek e-KTP. Mustoko juga menjamin Andi akan memberikan sejumlah fee kepada anggota DPR dan pejabat di Kemendagri.

(Baca juga: Arif Wibowo Bantah Terima Uang Terkait Proyek E-KTP)

Pada September-Oktober 2012 di ruang kerja Mustoko Weni, Andi memberikan sejumlah uang kepada anggota DPR RI, dengan maksud agar Komisi II DPR dan Badan Anggaran menyetujui anggaran proyek e-KTP.

Salah satu anggota DPR yang menerima adalah Arif Wibowo sebesar 100.000 dollar AS.

Selain itu, Arif kembali menerima pemberian dari Andi sebesar 500.000 dollar AS, untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II DPR.

Kemudian, anggota Komisi II Miryam S Haryani disebut menerima uang dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudiharjo sebesar Rp 5 miliar. Uang itu kemudian dibagikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR.

Sebanyak 50 anggota Komisi II DPR masing-masing menerima sejumlah 8.000 dollar AS, termasuk pimpinan komisi dan ketua kelompok fraksi.

Dengan demikian, secara keseluruhan, dakwaan KPK menyebut Arif Wibowo menerima 108.000 dollar AS.