Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Paparkan Alasan Kampus Asing Akan Diizinkan Beroperasi di RI

Kompas.com - 08/02/2018, 08:23 WIB
Moh. Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan alasan pemerintah akan mengizinkan sejumlah perguruan tinggi asing beroperasi di Indonesia.

Rencana tersebut dimunculkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Alasan Kalla, mendatangkan perguruan tinggi asing ke Indonesia sekaligus sebagai alternatif agar pelajar Indonesia tak lagi ke luar negeri untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

"Pikirannya sederhana, karena kenapa kita memberikan beasiswa yang mahal-mahal untuk anak-anak kita (ke luar negeri)?" kata Kalla di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/2/2018).

(Baca juga: Jokowi Tegaskan Pimpinan Perguruan Tinggi Wajib Mendukung Inovasi)

Beroperasinya perguruan tinggi asing di dalam negeri, menurut Kalla, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia.

"Mana yang lebih baik, kita bawa sekolahnya ke sini sehingga lebih banyak anak yang bisa sekolah. Sehingga ada juga pembanding. Tentu universitas-univeritas sekitar juga mempunyai manfaat untuk saling belajar," kata Kalla.

Kalla menjelaskan, ada tiga hal penting dalam pendidikan yang perlu diperhatikan. Adapun tiga hal itu yakni lembaga pendidikannya, infrastruktur dan sistemnya yang baik, serta anak didiknya itu sendiri.

"Tidak semuanya bahwa pendidikan yang baik itu perguruan tinggi yang mahal, sekolah-sekolah mahal. Ini waktunya kita ini terbuka," ucap dia.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau kesiapan cabang olahraga jelang Asian Games Agustus mendatang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com