Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisioner Ombudsman Laporkan Dua Kasus di Perguruan Tinggi ke Jokowi

Kompas.com - 07/12/2017, 22:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Laode Ida secara khusus melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai dugaan maladministrasi dalam pengangkatan rektor di Universitas Negeri Manado dan dugaan plagiarisme di Univesritas Halu Oleo.

Laporan itu disampaikan ketika jajaran Ombudsman RI bertatap muka dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (7/12/2017) sore.

"Saya sampaikan secara jelas, Presiden tampaknya memberikan atensi khusus mengenai itu," ujar Laode, usai bertemu Presiden.

Sebab, seusai melapor demikian, Presiden langsung meminta ajudannya untuk mencatat laporan tersebut untuk ditindaklanjuti ke Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

"Beliau langsung meminta aparatnya untuk memberikan catatan khusus soal laporan ini ya," ujar Laode.

(Baca juga: Ombudsman Nilai Rektor UNJ Lakukan Maladministrasi atas Dugaan Nepotisme)

Kepada Presiden, Laode mengungkapkan sejumlah temuan terkait dua kasus itu. Mulai dari dugaan nepotisme dalam pengangkatan rektor Universitas Negeri Manado hingga temuan dugaan plagiarisme oleh Rektor Universitas Halu Oleo Muhammad Zamrun.

"Tak boleh terjadi seperti itu di lingkungan pendidikan tinggi. Itu akan menjadi contoh buruk. Bagaimana generasi muda mau mencontoh berakademik yang baik, belajar yang baik, sementara rektornya sendiri tidak bisa dijadikan contoh," ujar dia.

Laode sekaligus menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Ombudsman akan mengeluarkan hasil pemeriksaan kasus dugaan plagiarisme oleh rektor Universitas Halu Oleo.

Laode meminta izin Presiden agar Menristek Dikti bisa turut hadir dalam acara publikasi hasil pemeriksaan itu.

"Yang kasusnya Halu Oleo segera akan kami serahkan hasil pemeriksaannya, bulan ini. Mungkin pertengahan bulan sudah selesai. Kami akan undang menteri, khusus untuk menerima hasil pemeriksaan ini," ujar Laode.

Kompas TV Ombudsman menyerahkan rapor pelayanan publik kementerian dan pemerintah daerah, kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com