Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sofyan Djalil: Kita Enggak Tahu Ada "Hengki Pengki" di Proyek E-KTP

Kompas.com - 05/02/2018, 17:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Staf Wakil Presiden Boediono, Sofyan Djalil, tak mempermasalahkan namanya disebut-sebut dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.

Ia tak membantah kesaksian yang menyebut namanya dalam persidangan kasus tersebut. 

"Oh enggak apa-apa, jadi ceritanya memang waktu itu  saya kan menjadi sejenis staf khusus kantor wakil presiden. Salah satu yang kami lihat adalah masalah e-KTP," kata Sofyan Djalil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2018).

Menurut Sofyan, saat itu terjadi friksi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, dia menggelar rapat dengan menghadirkan kedua belah pihak.

Baca juga: Di Kantor Wapres, Sofyan Djalil Pernah Minta Kemendagri dan LKPP Tak Ribut soal E-KTP

Dalam rapat itu, Sofyan menegaskan bahwa sesuai undang-undang, proyek e-KTP sepenuhnya wewenang Kemendagri.

"Jadi kesimpulan saya bilang kalau itu adalah tugas tanggung jawab you sesuai tupoksi, jalan saja, selama you bertanggung jawab," kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, saat itu ia tidak tahu bahwa ada korupsi dalam proyek e-KTP. Ia menggelar rapat tersebut karena ada konflik antara Kemendagri dan LKPP.

"Kami enggak tahu ada hengki pengki, tahunya ada hengki pengki belakangan," kata Sofyan.

Baca: Novanto Akui Kepemilikan Perusahaan Salah Satu Peserta Lelang E-KTP

Sofyan mengatakan, Kantor Wapres saat itu memang biasa turun tangan dalam membahas proyek pemerintah yang dinilai strategis seperti Tol Cipali hingga jembatan Selat Sunda yang akhirnya dibatalkan pengerjaannya.

Menurut dia, terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto tidak perlu kaget apabila ada pembahasan proyek eE-KTP di kantor Wapres.

"Itu masalahnya itu biasa saja lah, bahwa Setnov mengatakan begitu, tapi kan Kantor Wapres? Salah satunya memonitor beberapa proyek-proyek strategis," kata Sofyan yang kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Keterangan saksi LKPP

Pada persidangan kasus e-KTP, Kamis (1/2/2018), Pejabat LKPP Setya Budi Arijanta memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, untuk terdakwa Setya Novanto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com