Pilkada dan Tantangan Memunculkan Kepala Daerah Inovatif

DISPARITAS pusat dan daerah sedari dulu memang menganga lebar. Selain soal infrastruktur, soal sumber daya manusia pun demikian.

Anak-anak muda yang awalnya pergi ke pusat-pusat kota untuk mendapatkan pendidikan yang bagus rerata enggan pulang kembali ke daerah, enggan menemukan celah-celah pengabdian di daerah asalnya. Justru skeptisismenya meningkat saat melihat perkembangan yang ada di daerahnya. Dan, ujung-ujungnya apatis saat mengetahui reaksi-reaksi yang diterima ketika berusaha untuk sedikit memperhatikan keadaan daerahnya.

Alhasil, eksodus manusia ke kota membuat daerah pelan-pelan mengalami kelangkaan sumber daya manusia karena pintu kembali bagi yang pergi pun ternyata kian menyempit.

Upaya-upaya penyamaan tentu terus dicoba dan memang sudah banyak yang berusaha mencoba, setidaknya dengan mengandalkan SDM-SDM yang ada dan terus melakukan education engineering agar menghasilkan SDM-SDM berkualitas di tingkat daerah.

Tetapi, kian cepat kaki berlari mengejar, nampaknya lari pusat pun malah semakin kencang. Disparitas dalam berbagai bidang dan sektor terus saja menganga kian lebar. Sehingga daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil perantau, terus menerus ditinggalkan generasi mudanya.

Di sisi lain, makin banyak saja kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada ratusan nama dari daerah yang menjadi pesakitan di KPK karena kasus korupsi. Bahkan sampai ke kepala-kepala desa pun berbondong-bondong berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut sejak dana desa mulai digulirkan.

Memang, euforia fiskal di tingkat lokal terkadang tak berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang semestinya terjadi. Justru malah moral hazard yang dituai.

Semakin besar kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula peluang untuk memperkaya diri bagi sabagian oknum-oknum kekuasaan yang memang sedari awal tak beritikad baik untuk membangun daerahnya. Pada ujungnya, semua itu akan menjadi perkara rakyat daerah, terutama terkait hak-hak ekonomi politik mereka yang tak diterima secara semestinya.

Alokasi fiskal yang disalahgunakan akan berkaitan dengan alokasi hak rakyat daerah yang kemudian tak ter-delivery sebagaimana mestinya. Masalahnya, sudah tertinggal jauh dari pusat, kapasitas fiskal daerah pun disunat oleh oknum-oknum tertentu. Sudah barang tentu prospek kemajuannya justru akan semakin suram.

Di sinilah banyak terdapat pelajaran bagi kita bahwa mendorong keberpihakan nyata bukanlah pekerjaan mudah. Saya yakin, semua pihak pun sangat menyadari itu.

Kita melihat, toh tokoh-tokoh yang mengaku populis silih berganti di tampuk-tampuk kekuasaan daerah. Mereka sangat bangga melabeli diri dengan terminologi ini dan itu, agar terlihat sangat merakyat, agar terlihat sebagai shining star in the darkness of sky, atau terlihat sebagai pembaharu yang kreatif.

Akan tetapi pada ujungnya, satu dan dua periode berlalu, kita sadar bahwa selama ini kita hanya kenyang dengan persona, kenyang dengan citra, dan hampir muntah oleh narasi-narasi pemanis tanpa pembuktian. Artinya, daerah ternyata dibiarkan bergerak maju secara alamiah saja. Dengan logika lain, ada dan tidak ada pemimpin yang sebagaimana disebutkan itu, toh daerah akan bergerak demikian.

Membangun dan memelihara demokrasi

Di sinilah urgensi konsolidasi demokrasi dan penyamaan penyikapan terkait strategic significance dari oilkada. Dalam banyak perdebatan, demokrasi sering tak singkron dengan kemajuan ekonomi.

Saya mengatakan demikian, karena memang secara teoritis pandangan soal ini masih terbagi. Adam Przeworski adalah salah satu yang sempat menguji tesis di atas, kemudian dalam kadar-kadar tertentu mendapat banyak sanggahan.