Imigrasi Tahan Paspor Jurnalis Asing karena Tweet Negatif soal Bencana Asmat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkritisi kicauan jurnalis media asing yang merupakan warga negara Australia, Rebecca Alice Henschke.

Kicauan tersebut dianggap tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, tweet itu dinilai menimbulkan persepsi dan kesan negatif terhadap pemerintah atas penanganan kejadian luar biasa di Asmat, Papua.

Karena itu, pihak Imigrasi menahan paspor Rebecca untuk sementara waktu.

"Tindakan keimigrasian yang dilakukan adalah menahan paspor yang bersangkutan sampai dengan proses pemeriksaan selesai dilakukan," ujar Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/2/2018).

(Baca juga: 42 WNA Asal Afrika Diamankan Petugas Imigrasi Jakarta Utara)

Dalam akun pribadinya, Rebecca menuliskan: "Inilah bantuan yang masuk untuk anak-anak dengan gizi buruk, di Papua, mie instan, soft drink, dan biskuit super manis."

Agung mengatakan, Pemerintah telah berusaha keras memberi bantuan kemanusiaan terhadap bencana yamg saat ini menimpa masyarakat Asmat.

Kicauan Rebecca dinilai tidak hanya menyinggung Pemerintah Indonesia, tetapi juga masyarakat Indonesia yang menyaksikan kemajuan pembangunan di wilayah Papua.

"Serta mencederai profesi jurnalis yang harus berimbang dalam pemberitaan berdasarkan fakta yang ada," kata Agung.

(Baca juga: Dibajak 72.000 Akun Fiktif Permohonan Paspor Online, Ini 3 Langkah Antisipasi Ditjen Imigrasi)

Imigrasi Indonesia juga berokoordinasi dengan sponsor yang mendatangkan Rebecca ke Indonesia untuk meliput KLB di Asmat.

Agung mengatakan, aktivitas Rebecca sebagai orang asing diawasi oleh Tim Pora (Pengawasan Orang Asing) yang di dalamnya terdiri dari berbagai instansi di luar Imigrasi, termasuk instansi keamanan.

"Praktek ini lazim dilakukan di semua negara dan bagian dari fungsi dan tugas pemerintah dalam menjaga kedaulatan," kata Agung.

Agung mengatakan, kebijakan keimigrasian nasional adalah selective policy, di mana hanya orang asing yamg membawa maanfaat bagi bangsa dan negara yang diberikan masuk untuk tinggal dan berada di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia, termasuk orang asing, harus menghormati dan mematuhi peraturan perundangan yang ada. Jangan bersikap semaunya sendiri berdasarkan nilai-nilai dan hukum dari negara asalnya.

Agung menegaskan, kantor Imigrasi Timika bersama anggota Tim Pora lainnya akan terus memantau perkembangan kasus ini.

"Semoga menjadi pembelajaran bersama bagi orang asing lainnya agar ketika tinggal dan berada di wilayah Indonesia harus menghormati peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Sepert kata pepatah 'di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'," kata Agung.