Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolda Papua: Beberapa Kepala Puskesmas di Asmat Bukan Dokter

Kompas.com - 24/01/2018, 15:45 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengeluhkan minimnya ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter, untuk menangani anak-anak yang terkena gizi buruk di kabupaten Asmat, Papua.

"Tenaga medis kurang, tenaga dokter sangat minim. Kepala Puskesmas bukan Dokter," ujar Boy di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Jakarta, Rabu (24/1/2018).

Karenanya, kata mantan Kepala Divisi Humas Polri itu, Polda Papua telah meminta bantuan tenaga medis atau dokter dari Mabes Polri.

"Polda Papua meminta BKO dokter kepada Pusdokkes Mabes Polri. Saya yakin mudah-mudahan dipenuhi untuk kita perbantukan," kata dia.

Boy berharap, program-program dokter muda atau dokter magang bisa dihadirkan ke kabupaten Asmat, Papua.

"Sehingga bisa mengisi pos yang kosong terutama Kepala Puskesmas di Asmat itu. Jadi beberapa puskesmas tidak ada dokter, yang ada paramedis," kata Boy.

(Baca juga: Kapolda Papua Sebut Lebih dari 10.000 Anak Asmat Bergizi Buruk)

"Tetapi kalau di RSUD yang ada di Agats itu cukup, baik spesialis maupun dokter umum dan paramedis lainnya cukup," tambah dia.

Boy sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari 10.000 anak-anak di kabupaten Asmat, Papua terkena gizi buruk.

"Yang mengalami gizi buruk, kalau kemarin ya cukup tinggi ya, kurang lebih di antara 10.000- 15.000," ujar Boy.

Menurut Boy, pihaknya telah melakukan upaya aktif dengan memberikan pelayanan kesehatan, termasuk vaksin dan distribusi makanan.

Persoalan gizi buruk yang menimpa anak-anak Asmat itu dinilai Boy, karena lokasi yang cukup jauh pusat kota untuk distribusi makanan.

Saat ini, kata Boy, dibutuhkan juga cadangan vaksin untuk anak-anak tersebut, kurang lebih sebanyak 2.000-3.000 vial.

Boy juga menambahkan, akses Puskesmas juga jauh dari lokasi anak-anak yang terkena gizi buruk tersebut.

Kompas TV Soal Campak dan Gizi Buruk di Asmat Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com