Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Panggil Gubernur Papua, Bupati Asmat dan Bupati Nduga ke Istana

Kompas.com - 23/01/2018, 20:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerkwa ke Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas wabah penyakit yang sudah menewaskan puluhan balita di Asmat.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Presiden Jokowi tiba di Istana Bogor pukul 19.35 WIB, setelah sebelumnya melakukan serangkaian kegiatan di Jakarta.

Gubernur Papua, Bupati Asmat dan Bupati Nduga sebelumnya sudah terlebih dulu tiba di Istana Bogor untuk menunggu kedatangan Jokowi. Begitu Jokowi tiba, pertemuan langsung dimulai.

(Baca juga: Mensos Janji Tangani Kesehatan Anak Asmat Sampai Tuntas)

Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pertemuan berlangsung tertutup meskipun wartawan sempat diberi kesempatan untuk mengambil gambar.

Jokowi sebelumnya menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua seperti Kabupaten Asmat.

"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018) sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.

(Baca: Ada Wabah Penyakit, Presiden Tawarkan Relokasi Penduduk Asmat)

Jokowi yakin, pemerintah daerah mampu memfasilitasi relokasi penduduk. Jika pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri, Jokowi menegaskan, pemerintah pusat siap turun tangan membantu relokasi penduduk Papua di wilayah terpencil.

Di satu sisi, Presiden menyadari bahwa relokasi adalah hal yang sulit. Sebab, pasti ada perubahan budaya. Namun, di sisi lain, relokasi merupakan solusi yang paling dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tim pelayanan kesehatan yang terjun untuk menangani pasien wabah penyakit terkendala medan yang sangat berat. Apalagi, penduduknya tersebar di beberapa wilayah sehingga akseptabilitas semakin rendah.

Presiden sendiri sampai menggambarkan betapa sulitnya medan yang ditempuh oleh tim pelayanan kesehatan yang diterjunkan saat menjangkau lokasi terdampak.

Salah satunya, butuh waktu selama 4 hari untuk dapat sampai ke daerah tujuan.

"Contoh dari Wamena menuju ke Nduga itu lewat hutan belantara 4 hari. Di Asmat juga sama, di situ rawa-rawa. Untuk naik boat saja butuh 3 jam. Biayanya tidak kecil, Rp 3 sampai 4 juta. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com