Gubernur Papua dan Bupati Asmat Tolak Usul Jokowi untuk Relokasi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menawarkan relokasi kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan. 

Tawaran ini terkait wabah penyakit yang dari tahun ke tahun selalu melanda masyarakat di daerah terpencil Provinsi Papua. Untuk tahun ini, wabah melanda Kabupaten Asmat.

Jokowi menyampaikan penawaran ini saat memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu, dan Bupati Nduga Doren Wakerwa di Istana Bogor, Selasa (23/1/2018).

"Mungkin perlu relokasi terbatas atau perlu infrastruktur khusus," kata Jokowi.

Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat mengatakan, relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.

Baca juga : Ada Wabah Penyakit, Presiden Tawarkan Relokasi Penduduk Asmat

"Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya," kata Elisa Kambu.

Elisa mengatakan, hal yang paling dimungkinkan agar wabah penyakit tak terus terjadi setiap tahun adalah dengan melakukan perbaikan pemukiman masyarkat di sekitar distrik.

"Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik," kata dia.

ANTARA FOTO / M AGUNG RAJASA Warga menggendong anaknya saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Senin (22/1/2018). Jumlah anak penderita gizi buruk dan campak yang dirawat di kawasan tersebut sebanyak 85 orang diantaranya di RSUD Agats 40 anak dan 45 anak di aula gereja Protestan Indonesia.

"Bapak Presiden tadi sudah memberikan penegasan kepada kita semua, target kita bukan hanya sekedar menyelesaikan campak tapi upaya selanjutnya, ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar, maupun perubahan masyarakat jadi fokus pemerintah ke depan," kata dia.

Baca juga : TNI dan Polri Evakuasi 14 Anak Penderita Campak dan Gizi Buruk di Asmat

Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.

"Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa," kata Lukas.

Tawaran relokasi penduduk wilayah terpencil Papua sebelumnya juga sudah disampaikan Jokowi kepada wartawan.

"Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota," ujar Jokowi di sela kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1/2018) sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.

Baca juga : 4 Bulan 61 Anak Meninggal akibat Campak dan Gizi Buruk, Ini Kata Bupati Asmat

Jokowi yakin, pemerintah daerah mampu memfasilitasi relokasi penduduk. Jika pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri, Jokowi menegaskan, pemerintah pusat siap turun tangan membantu relokasi penduduk Papua di wilayah terpencil. 

Di satu sisi, Presiden menyadari bahwa relokasi adalah hal yang sulit. Sebab, pasti ada perubahan budaya.  Namun di sisi lain, relokasi merupakan solusi yang paling dapat dilaksanakan sesegera mungkin. 

"Ini setiap tahun kejadiannya selalu ada. Kita tidak usah tutup-tutupi. Yang paling penting menurut saya bagaimana mencarikan jalan keluar agar saudara-saudara kita ini tidak terkena

wabah penyakit seperti campak dan gizi buruk," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tim pelayanan kesehatan yang terjun untuk menangani pasien wabah penyakit terkendala medan yang sangat berat. Apalagi, penduduknya tersebar di beberapa wilayah sehingga akseptabilitas semakin rendah.