Menkumham Khawatir Konflik Partai Hanura Berdampak hingga Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta agar Partai Hanura menyelesaikan permasalahan partainya secara baik-baik di internal.

Yasonna Laoly berharap agar masalahnya tidak semakin runyam dan berkepanjangan. Sebab, partai tersebut sudah harus fokus mempersiapkan pemilu.

"Ini kan tahapan sudah dekat pemilu. Kalau pecah berantakan, nanti bisa menjadi partai ini mengecil," ujar Yasonna saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).

Yasonna mengatakan, sebaiknya para senior Partai Hanura turun tangan untuk menyelesaikan konflik. Ia mengaku telah menemui Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto agar kembali menyatukan partainya yang retak.

"Maka duduklah baik-baik, selesaikan baik-baik," kata Yasonna Laoly.

(Baca juga: Kubu Daryatmo Minta Menkumham Cabut SK Kepengurusan Hanura Kubu OSO)

Terkait SK nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, yang mengesahkan kubu OSO sebagai pengurus yang sah, Yasonna menyebut SK tersebut dikeluarkan dalam rangka kepastian supaya Partai Hanura dapat mengikuti verifikasi partai politik untuk pemilu.

Hanya saja, kubu Daryatmo kemudian muncul dan menyerahkan hasil munaslub ke kementeriannya.

Polemik di Partai Hanura terjadi lantaran OSO diberhentikan dari jabatan ketua umum partai, setelah adanya mosi tidak percaya dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC Partai Hanura.

Sebagaimana diketahui, beredarnya mosi tidak percaya pimpinan Partai Hanura di daerah disebabkan kabar adanya kewajiban mahar politik bagi calon legislatif yang akan maju dari Partai Hanura.

Selain itu, OSO juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan uang partai ke OSO Sekuritas.

(Baca: Klaim Ada Bukti OSO Gelapkan Rp 200 M, Kubu Daryatmo Akan Lapor Polisi)

Sebagai tindak lanjut, sejumlah pengurus Partai Hanura mengadakan rapat yang memutuskan untuk memberhentian OSO dari jabatannya atas dasar permintaan dari 27 DPD dan lebih dari 400 DPC yang menyampaikan mosi tidak percaya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Namun, hal itu tidak diterima oleh OSO. Ia menyatakan akan melakukan perlawanan kepada kader Partai Hanura yang dinilai akan merusak partai.

Tak berselang lama, OSO pun mencopot Sarifuddin Sudding dari posisi Sekretaris Jenderal Partai Hanura lantaran dianggap melanggar disiplin organisasi dan dianggap ikut ambil bagian dalam pemecatan terhadap OSO sebagai pucuk pimpinan partai.

OSO juga akhirnya mengangkat Sekretaris Jenderal yang baru, Herry Lontung Siregar.

(Baca juga: Konflik Rugikan Partai, Menkumham Sarankan 2 Kubu Hanura Duduk Bersama)