Kubu Daryatmo Minta Menkumham Cabut SK Kepengurusan Hanura Kubu OSO

Kompas.com - 22/01/2018, 12:14 WIB
Ketua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) berfoto bersama Sekjen Sarifuddin Sudding (kanan) dan perwakilan DPD usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut mengukuhkan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum menggantikan Oesman Sapta Odang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18. Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (tengah) berfoto bersama Sekjen Sarifuddin Sudding (kanan) dan perwakilan DPD usai terpilih sebagai ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (18/1). Munaslub Partai Hanura yang dihadiri perwakilan dari 27 pengurus DPD se Indonesia tersebut mengukuhkan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai ketua umum menggantikan Oesman Sapta Odang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/18.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Partai Hanura kubu Daryatmo meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mencabut surat keputusan kepengurusan kubu Oesman Sapta Odang atau akrab disapa OSO.

Mereka mendatangi Kemenkumham untuk meminta hal tersebut.

"Kami hari ini mendesak Menkumham untuk mencabut SK Menkumham kubu OSO. Hari ini tim kami sudah bergerak ke sana dan kami minta Menkumham hari ini mencabut sehingga kami kembali tentu kepada tuntutan kita semula bahwa segera Menkumham akui hasil Munaslub di Bambu Apus," ujar Wasekjen Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

(Baca juga : Hanura Kubu OSO Akui Pindahkan Dana Partai ke OSO Sekuritas)

Menurut Dadang, SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan kubu Oesman tidak sah sebab SK tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya.

Ia menuding kubu OSO melakukan manipulasi dalam memberikan data-data terkait penerbitan SK.

Ia mencontohkan surat dari Dewan Kehormatan yang menyebut tidak adanya konflik di internal Partai Hanura.

Padahal, kata Dadang, konflik di internal jelas terjadi.

(Baca juga : Kubu Daryatmo Akan Pecat OSO dari Keanggotaan Partai Hanura)

"SK itu didasarkan pada fakta-fakta yang salah. Jadi ada manipulasi. Kami punya keyakinan besar 1000 persen apa yang disahkan Menkumham didasarkan informasi yang mereka pelintir," kata Dadang.

"Kami memandang itu cacat. Seperti di sana disebutkan Hanura tak ada konflik, justru muncul konflik di Hanura itu. Itu kebohongan substantif yang di surat yang dibuat Dewan Kehormatan mereka," ucapnya.

Sebelumnya kubu Daryatmo mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(Baca juga : Jika Terus Terbelah, Hanura Berpotensi Hanya Jadi Penonton Pemilu 2019)

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Soal Kalung Antivirus, Menko PMK Sebut Perlu Ada Uji Klinis

Nasional
Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Tangani Covid-19, Menko PMK Ingin Keterlibatan Perguruan Tinggi Lebih Kuat

Nasional
PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

PN Jaksel Kembali Gelar Sidang PK yang Diajukan Djoko Tjandra Hari Ini

Nasional
UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

UPDATE 6 Juli: 1.137 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 752 Sembuh

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus Corona

Nasional
Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Nasional
63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia, Persentase Kematian Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Gugus Tugas: Pakai Masker dengan Benar, Tekan Penularan Covid-19 hingga 50 Persen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

[POPULER NASIONAL] Prediksi Menteri Tak Kena Reshuffle | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 1.607 Orang

Nasional
Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Wakil Ketua KPK Minta Erick Thohir Laporkan Kasus Korupsi yang Libatkan BUMN

Nasional
Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Masyarakat Minta DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU PKS

Nasional
Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Cegah Covid-19, Pesepeda Disarankan Tak Berkelompok Lebih dari Lima Orang

Nasional
RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas di Saat Tingginya Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X