Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiap Tahun, Sedikitnya Dua Calon Hakim Alami Gangguan Jiwa

Kompas.com - 12/01/2018, 15:04 WIB
Moh Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah mengungkapkan bahwa sedikitnya dua orang calon hakim tiap tahunnya mengalami gangguan jiwa. Abdullah membeberkan fakta tersebut lantaran adanya 15 orang calon hakim yang memutuskan untuk mundur mesti telah lolos seleksi tahun 2017 lalu.

"Setiap tahun paling tidak ada dua orang yang mengalami gangguan jiwa. Rata-rata setiap tahun dua orang mengalami gangguan jiwa," kata Abdullah di Media Center, MA, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Menurut Abdullah, pertentangan batin karena menuruti keinginan orangtua menjadi hakim, diyakini sebagai penyebab para calon hakim tersebut mengalami gangguan jiwa.

"Karena pertentangan batin. Dulu ada calon hakim. (Ingin) jadi guru, orang tua memaksakan jadi hakim. (Ketika menjalani) proses pendidikan guncang kejiwaannya," ucap Abdullah.

Baca juga : Marak Kasus Suap dan Gratifikasi, MA Akan Gelar Pembekalan Calon Hakim

Oleh karena itu, Abdullah mengatakan pihaknya tak bisa berbuat banyak terkait adanya 15 calon hakim yang memilih mundur karena alasan personal.

"Alasan cakim mundur ada yang tidak diperkenankan oleh orang tuanya. Datang ke sini, anaknya sampai memohon-mohon ke orang tuanya enggak dikasih izin," kata dia.

"MA tidak bisa memaksakan, kecuali ya harus menerima apa adanya, kalau dipaksakan nanti akan berbahaya," tambahnya.

Ia juga menambahkan, dengan kosongnya 15 kursi calon hakim. Maka calon hakim yang sebelumnya tak lulus, yang sesuai urutan akan otomatis mengisi posisi lowong tersebut.

"Oleh karena 15 calon hakim ini mengundurkan diri. Otomatis urutan bawahnya naik. Jadi, otomatis langsung naik ke atas," ucap Abdullah.

Baca juga : Fit and Proper Test Calon Hakim MK Dilanjutkan meski Diprotes

Berdasarkan hasil seleksi calon hakim MA tahun anggaran 2017 lalu, total jumlah calon hakim yang diterima adalah 1.577 orang. Rinciannya, laki-laki 1.035 orang dan perempuan 542 orang. Jumlah calon hakim yang diterima itu sudah dikurangi dengan calon hakim yang mengundurkan diri karena alasan-alasan tertentu.

Nantinya, calon hakim hasil seleksi tahun 2017 itu, akan menjalani pendidikan dan pelatihan pada akhir Februari mendatang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Berbagai pihak akan dilibatkan dalam pendidikan dan pelatihan calon hakim tersebut. Antara lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) Ombudsman, Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan MA sendiri.

Pendidikan dan pelatihan itu diharapkan akan dapat membangun integritas para calon hakim. Disamping nantinya, akan ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan MA dan pihak lainnya.

Apalagi, selama 2009 hingga 2017, Komisi Yudisial telah menggelar 49 kali sidang Majelis Kehormatan Hakim. Di mana, sebagian besar pelanggaran yang dituduhkan kepada hakim terkait praktik suap dan gratifikasi terkait jual beli perkara.

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal ambang batas pencalonan presiden dalam undang-undang pemilu.

INFOGRAFIS untuk artikel Menjadi Paspampres

Kemampu
Tinggi badan: 175 cm

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com