Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Senior Golkar Jamin Airlangga Profesional

Kompas.com - 06/01/2018, 20:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen menjamin Airlangga Hartarto tidak memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) untuk kepentingan politis.

Sebab, menurutnya, Airlangga merupakan sosok yang sangat profesional dalam mengemban dua amanah sekaligus.

"Di sinilah aspek profesionalisme itu penting dan dengan posisi rangkap jabatan seperti saat ini, Airlangga itu punya tim yang solid dan terpisah. Satu untuk birokasi, satu untuk parpol. Masing-masing punya ranah sendiri-sendiri," kata staf khusus Airlangga tersebut, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

Menurut Happy, masing-masing tim itu memiliki sasaran dan target yang jelas. Dengan demikian, tidak akan ada upaya saling memanfaatkan untuk hal-hal negatif.

"Bukan untuk kepentingan politiknya, tetapi untuk kepentingan nasional," kata Happy.

Mengenai apakah Airlangga harus mundur dari Menperin lantaran merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menurut Happy hal itu tidak perlu terjadi.

Sebab, tim solid yang ada justru mendukung untuk program-program nasional.

(Baca juga : CSIS: Kecil Kemungkinan Jokowi Copot Airlangga dari Jabatan Menperin)

Dia mengklaim, banyak program perindustrian yang berhasil saat dipegang oleh Airlangga, dan sebaiknya ada keberlanjutannya.

"Akan sangat disayangkan kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, untuk kepentingan nasional," kata Happy.

Terakhir dia menjamin, Airlangga selalu memasukkan kepentingan nasional dalam setiap aktivitas politiknya.

Misalnya, saat melepas calon-calon kepala daerah beberapa waktu lalu.

Airlangga menantang calon-calon kepala daerah untuk membuat program sembako murah, penciptaan lapangan pekerjaan, serta rumah murah.

"Ini kan pekerjaan birokrasi, tetapi dikerjakan juga oleh politik. Jadi bukan hal yang terpisah, diametral," pungkasnya.

Kompas TV Ditemui usai menghadiri peluncuran buku di Gedung DPR, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkritik dengan keras terkait rangkapnya jabatan Airlangga Hartarto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com