Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Birokrat Penghambat Investasi Bermental Feodal...

Kompas.com - 05/01/2018, 19:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan, mental birokrat yang buruk menjadi faktor penyebab terhambatnya laju investasi di Indonesia.

"Memang harus ada perubahan mental dan mindset dari mental dan mindset penguasa ke mental dan mindset pelayan. Inilah masalah birokrasi kita," ujar Thomas usai rapat terbatas membahas soal peningkatan investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Maka tak heran seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa ibarat orang, Indonesia sebenarnya tidak mengalami sakit.

Kolesterol dalam tingkat aman, tidak punya masalah jantung, paru-paru baik dan tidak mengidap darah tinggi. Namun, Indonesia tidak bisa berlari kencang.

Artinya, berbagai macam indikator ekonomi menunjukkan Indonesia merupakan negara yang laik investasi. Namun, laju investasi masih jauh dari yang diharapkan.

(Baca juga : Jokowi: Jantung Baik, Paru-paru Baik, tetapi Kok Enggak Bisa Lari Cepat?)

 

Thomas melanjutkan, bahkan dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Jokowi mengistilahkan para birokrat bermental buruk penghambat investasi ini memiliki sifat feodal.

"Tadi Presiden memakai istilah feodal. Orang duduk dengan gagah dan megah menganggap kita ini penting, menunggu investor, seakan mereka yang butuh kita padahal kita yang butuh mereka. Ini yang harus diubah dari penguasa ke pelayan," papar Thomas.

Ketika ditanya soal institusi mana yang menjadi penghambat laju investasi, Thomas menyebutkan, pemerintah daerah.

"Memang kalau dilihat data di BKPM, seringkali perizinan itu berkepanjangan di daerah, di Pemda. Nah ini salah satu tantangan yang kita harapkan bisa diselesaikan dengan adanya paket kebijakan ekonomi," ujar Thomas.

Selain itu, Thomas juga berharap pada dibentuknya Single Submission yang rampung Maret 2018 mendatang.

Single Submission itu adalah sistem perizinan berusaha terintegerasi. Melalui sistem itu, diharapkan perizinan investasi akan semakin mudah dan cepat.

Diberitakan, Presiden Jokowi terus berupaya meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Tapi, ia mengaku heran mengapa perekonomian Indonesia tak dapat meningkat secara cepat.

Padahal, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Kalau diibaratkan orang, kita ini baik semuanya. Kolesterol baik, jantung baik, paru-paru baik, darah tinggi enggak ada. Tapi kok enggak bisa berlari cepat?" ujar Jokowi, saat berpidato pada rapat terbatas membahas peningkatan investasi dan perdagangan di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat.

(Baca juga : Wapres Jusuf Kalla: Genjot Investasi, Suku Bunga Harus Turun Perlahan)

"Ini problemnya harus dicari. Enggak perlu obat, tapi problemnya harus segera dicari sebelah mana," lanjut dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com