Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2017, Kontak Senjata dan Bentrok Massa Paling Banyak Terjadi di Papua

Kompas.com - 29/12/2017, 13:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, terjadi peningkatan tindak kejahatan berimplikasi kontijensi (keadaan yang sulit diprediksi), seperti kontak senjata, bentrok massa, unjuk rasa anarkistis, dan penyerangan markas Polri.

Berdasarkan data yang dihimpun Polri dalam setahun Polri, 48 kejadian atau 47 persen dari seluruh kejahatan berimiplikasi kontijensi terjadi di wilayah Polda Papua.

"Kontak senjata paling banyak di Papua dan Poso, Operasi Tinombala. Bentrok massa juga banyak terjadi di Papua," ujar Tito dalam paparan Kinerja Polri 2017 di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Jumlah tersebut terdiri dari 34 kontak senjata, 12 kasus bentrok massa, satu kasus penyerangan markas Polri, dan satu kejadian unjuk rasa anarkistis.

(Baca juga: Pilkada Papua, 8.000 Personil Gabungan Polri dan TNI Dikerahkan)

Di Papua, kontak senjata paling banyak terjadi di sekitar area Freeport sebanyak 14 kali, di Puncak Jaya 10 kali, di Mimika 10 kali, di Lanny Jaya empat kali, dan di Nduga satu kali.

Kontijensi di Papua meningkat dalam beberapa bulan terakhir, bermula dari penyerangan kelompok kriminal bersenjata terhadap anggota Polri di area Freeport.

Puncaknya, terjadi penyanderaan 1.300 warga Desa Banti dan Kimbely di Timika, Papua. Sebagian warga akhirnya diungsikan ke kota, sementara sebagian lainnya memilih menetap.

Secara umum, empat jenis kejahatan yang berimplikasi kontijensi mengalami peningkatan 18 persen dibandingkan tahun lalu. Pada 2016, terjadi 88 kejadian dan tahun ini sebanyak 104 kejadian.

"Peningkatan terjadi pada kejadian kontak senjara dan penyerantan Mako Polri. Sedangkan kejadian bentrok massa mengalami penurunan," kata Tito.

(Baca juga: Pemerintah Tak Tegas, Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua Berlanjut)

Pada 2016, jumlah kontak senjata sebanyak 10 kasus dan naik 240 persen menjadi 34 kasus pada 2017. Untuk kejadian bentrok massa, penurunan sekitar 18 persen, dari 60 kasus menjadi 49 kasus.

Untuk kejadian unjuk rasa anarkistis, jumlahnya tetap dalam dua tahun terakhir, yakni tujuh kasus. Sedangkan penyerangan markas Polri meningkat 27 persen, dari 11 kasus pada 2016 menjadi 14 kasus pada 2017.

Kompas TV Dalam insiden ini, Kasatgas Amole AKBP Soeroso dan dua orang anggota kepolisian lainnya selamat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com