Pemerintah Tak Tegas, Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Papua Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh agama di Papua Pastor John Djonga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kekecewaan ini ia sampaikan saat bicara dalam Seminar Nasional 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Papua' yang digelar di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

John bahkan menilai Jokowi lebih mementingkan situasi di Palestina dibandingkan di Papua.

"Saya pikir Papua tidak lebih penting dari Palestina," kata John disambut tepuk tangan hadirin.

John mengakui, Presiden Joko Widodo sangat sering berkunjung ke Papua. Namun, menurut dia kunjungan tersebut tidak membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat disana.

Masih banyak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan tak pernah terselesaikan.

"Kita lihat di Papua kasus pelanggan HAM apa yang sudah selesai di tangan Jokowi? Satu pun tidak ada," kata John.

(Baca juga : Tokoh Papua Minta Jokowi Tidak Hanya Kasih Kuis dan Bagi-bagi Sepeda)

Ia mencontohkan penembakan yang terjadi di Wamena sejak akhir 2014 lalu yang menewaskan 4 orang.

Saat menghadiri perayaan natal nasional 2014 di stadion Mandala, Jayapura, 27 Desember, Jokowi menyatakan bahwa kasus tersebut harus segera diselesaikan.

"Tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian," ujar John.

Akibat tak adanya ketegasan dari pemerintah, menurut John, kekerasan serta pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua akhirnya terus menerus berlanjut.

"Dua hari lalu masih ada penyisiran di Nduga, ada 4 orang yang sudah ditembak. Peristiwa ini menambah panjang deretan pelanggaran HAM di Papua," ujar pria kelahiran Flores yang sejak 1985 menetap di Papua ini.

(Baca juga : Kata Tokoh Papua, Harga BBM Hanya Turun Saat Jokowi Blusukan ke Papua)

Terkait masalah kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan, menurut John, juga masih banyak yang harus dibenahi.

John menilai, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang menjadi andalan Jokowi pada kenyataannya tidak membuat kesehatan dan pendidikan di Papua menjadi lebih baik.

"Realitas yang ada di lapangan kami melihat tidak ada program kesehatan dimana dijalankan di kampung bagi orang Papua. Petugasnya tidak ada. Obatnya sudah kadaluarsa," ujar John.

"Kami juga merasakan sekolah itu hanya nama sekolah. Gurunya tidak ada. Waktu naik kelas baru datang, waktu ujian baru datang," tambahnya.

John menilai, persoalan di Papua ini terjadi karena Jokowi dan pemeritahannya tidak mau berdialog dengan masyarakat di Papua.

Ia menyayangkan Jokowi hanya bagi-bagi sepeda tiap datang ke Papua, tanpa bertanya mengenai masalah mendasar yang dialami oleh rakyat.

Ia juga mengaku pernah mengirimkan surat kepada Kantor Staf Kepresidenan pada Juni 2017 lalu untuk menyampaikan keluh kesah terhadap Papua, namun tidak ada respon.

"Saya mengingatkan kepada pemerintah kalau mau baik datang diskusi," ujarnya.