Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Ungkap Kriteria Ideal Sekjen Baru untuk Partai Golkar

Kompas.com - 19/12/2017, 18:09 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan kriteria ideal yang cocok mengisi jabatan sekretaris jenderal DPP Partai Golkar pada masa kepengurusan baru.

Pernyataan ini diucapkan Jusuf Kalla menyusul wacana perombakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Kita tak bicara orang, bicara dulu kriteria," ujar Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Menurut Kalla, orang yang mengisi jabatan sekjen Partai Golkar haruslah berpengalaman dan memahami seluk-beluk partai berlambang beringin tersebut.

"Sekjen itu harus berpengalaman di Golkar, memahami Partai Golkar, memahami sejarahnya," kata Kalla.

(Baca juga: Akbar Tandjung: Golkar Harus Rombak Kepengurusan)

Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu menyatakan, Sekjen baru Partai Golkar harus selalu siap sedia ada di kantor setiap hari untuk segala urusan partai.

"Sekjennya harus berkantor, harus yang full time kan, terus di kantor," kata Kalla.

Terakhir, Sekjen juga harus dan wajib hukumnya membantu pimpinan Partai Golkar dalam mengimplementasikan semua kebijakan partai.

"Dia (harus) merealisasikan semua kebijakan yang ada. Harus mengenal dan mempunyai pengalaman di Golkar, tentu bisa dipercaya," kata dia.

Kalla juga menambahkan, ia berharap pengurus Partai Golkar yang baru nanti adalah orang-orang yang "bersih". Tujuannya agar partai tak tersandera seperti dalam kasus-kasus sebelumnya.

"Yang dibutuhkan seperti ingin Golkar bersih, visinya yang kredibel. Tentu orang-orangnya harus bersih lebih dulu," ucap Kalla.

(Baca juga: Jusuf Kalla Akui Adanya "Kubu-kubuan" di Internal Golkar)

Kalla juga mengaku enggan masuk dalam kepengurusan baru Partai Golkar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepengurusan Partai Golkar kepada para kader yang lebih muda.

"Pernah saya urus dulu Golkar lama, saya kira banyak yang muda-muda," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham pasrah jika harus dicopot dari posisinya. Hal itu menyusul adanya kemungkinan perombakan kepengurusan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

(Baca juga: Airlangga Mungkin Rombak Kepengurusan, Idrus Marham Pasrah)

Idrus meyakini, Airlangga memiliki parameter khusus untuk menentukan siapa saja yang ada di kepengurusan. Idrus menyerahkan semuanya kepada Ketua Umum.

"Semua bisa diganti, termasuk Sekjen. Yang namanya revitalisasi semua bisa, enggak ada masalah," kata Idrus di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com