Wasekjen Harap Kepengurusan Golkar Diisi Kader yang Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menyatakan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebaiknya tidak lagi mengakomodasi kader yang bermasalah secara hukum, terutama yang terlibat korupsi.

Ia menyatakan, saat ini Partai Golkar telah mengusung slogan "Golkar Bersih" sehingga harus diwujudkan pula dalam menyusun struktur kepengurusan yang baru.

"Dalam kepengurusan Golkar ke depan sebaiknya disesuaikan dengan tagline Golkar Bersih,"  kata Ace di Jakarta Convention Center, Selasa (19/12/2017).

"Semestinya tagline tersebut direalisasikan dalam bentuk penyusunan kepengurusan baru," ujar dia.

(Baca juga: Airlangga Sebut Mayoritas Kader Golkar Inginkan Rombak Kepengurusan)

Karena itu, kata Ace, sudah selayaknya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar memilih kader yang bebas dari kasus hukum, terutama korupsi, untuk dimasukkan ke dalam kepengurusan DPP.

Ace menambahkan, slogan "Golkar Bersih" tak hanya diwujudkan pada kepengurusan Partai Golkar, tetapi juga pada sejumlah kebijakan partai berlambang beringin itu.

Saat ditanya terkait status Setya Novanto yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi, ia mengatakan Novanto bisa diberhentikan dari partai jika statusnya telah inkrah.

"Ya kalau itu (Novanto) kan nunggu inkrah," ujar Ace.