Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Akui Adanya "Kubu-kubuan" di Internal Golkar

Kompas.com - 19/12/2017, 16:54 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menampik adanya "kubu-kubuan" atau kelompok-kelompok tertentu di dalam internal partai Golkar.

"Kan seperti saya, bekas Ketua Umum. Ical (Aburizal Bakrie) juga begitu, yang lain-lain juga begitu," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Mantan Ketua Umum Golkar periode 2004-2009 itu pun mengungkapkan sebab munculnya kubu-kubuan di tubuh Golkar.

"Pasti banyak teman di dalam yang dulu pernah jadi pengurus, ketua, pasti kan lebih dekat," ujar dia.

Meski demikian, Kalla membantah jika antar kubu di internal partai berlambang pohon beringin tersebut saling berseteru satu sama lain.

Baca juga : Jusuf Kalla Kritik Pencabutan Dukungan Golkar untuk Ridwan Kamil

"Tidak. Tidak. Saya katakan belum tentu berbeda. Tidak berarti (ada) kelompok-kelompok itu kemudian berseteru, tidak," tegas Kalla.

"Bisa saja cuma hubungan lebih dekat saja. Kalau lima tahun, sama-sama bekas sekretaris, bekas wakil ketua, pasti lebih dekat daripada yang bukan kan," tambahnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat membeberkan rahasia umum di kalangan Golkar soal "kubu-kubuan" yang ada di dalam partai berlambang beringin tersebut.

Itu ia ungkapkan saat membuka Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Baca juga : Kode Jokowi buat Golkar

"Yang saya tahu, ada grup-grup besar di Golkar. Ada grupnya Pak JK (Jusuf Kalla), ada. Ada grup besar dari Pak ARB (Aburizal Bakrie) ada. Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) ada. Diem-diem, tapi ada," kata Jokowi.

Bahkan Jokowi pun membuka grup lainnya yang kerap memegaruhi keputusan politik di Golkar.

"Ada juga grup besar Pak Akbar Tandjung, ada, semua tahu. Ada juga grup besar Pak Agung Laksono dan grup besar lainnya," kata Jokowi.

Jokowi juga berpesan agar Golkar ke depan menjaga soliditasnya. Sebab, diakuinya masalah Golkar punya dampak politik besar di nasional.

Kompas TV Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com