Kompas.com - 19/12/2017, 10:38 WIB
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham pasrah jika harus dicopot dari posisinya.

Hal itu menyusul adanya kemungkinan perombakan kepengurusan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ia meyakini, Airlangga memiliki parameter khusus untuk menentukan siapa saja yang ada di kepengurusan. Idrus menyerahkan semuanya kepada ketua umum.

"Semua bisa diganti, termasuk sekjen. Yang namanya revitalisasi semua bisa, enggak ada masalah," kata Idrus di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Ia menambahkan, Airlangga menjadi ketua umum dengan membawa semangat perubahan dan agar Golkar memberikan peningkatan kinerja.

(Baca juga: Jokowi Putuskan Nasib Airlangga di Kabinet setelah Munaslub Golkar)

Seorang ketua umum, kata dia, juga harus memastikan bahwa mesin politik partai bisa berjalan dengan baik.

Pada rapat pleno 13 Desember lalu sudah diputuskan pula bahwa Golkar memberikan mandat sepenuhnya kepada ketua umum untuk melakukan revitalisasi sesuai kebutuhan.

"Jadi, agenda-agenda politik bisa dihadapi dan kita pastikan memenangi pertarungan Golkar pada pilkada legislatif dan presiden," katanya.

Idrus menilai, tema sentral dari perubahan kepemimpinan Golkar adalah untuk menyatukan faksi-faksi yang ada di internal Golkar.

(Baca juga: Tak Sudinya Airlangga Hartarto jika Golkar Jadi Partai Nomor Tiga...)

Ia berharap Munaslub bisa menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan masalah baru.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Sosial

Nasional
Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Pengetatan Aturan dan Protokol Kesehatan: Vaksin Booster Jadi Syarat Bepergian hingga WFO Kembali Dibatasi

Nasional
Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Kapolri: Polisi Bukan Sekedar Profesi tapi Sebuah Jalan untuk Mengabdi

Nasional
Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Batal Sore Ini, Pelantikan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki Jadi Pj Gubernur Digelar Besok di DPR Aceh

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan 'Event' Olahraga

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Kegiatan "Event" Olahraga

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Jabodetabek PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi Pernikahan 50 Persen

Nasional
Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Mencuat Petisi Desak Jokowi dan DPR Buka Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Jokowi Anugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya Tiga Personel Polisi di HUT Ke-76 Bhayangkara

Nasional
Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Bareskrim Serahkan Doni Salmanan ke Kejari Bale Bandung

Nasional
PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

PPKM Diperpanjang, Pemerintah Tambah Pintu Masuk Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Lili Pintauli Sedang di Bali, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Singgung Dampak Pemilu 2019, Kapolri: Polarisasi Tak Boleh Terjadi Lagi

Nasional
Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Seluruh Anggota Dewas KPK Jadi Majelis Sidang Etik Lili Pintauli

Nasional
Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Jokowi ke Polri: Jadikan Penegakan Hukum sebagai Upaya Terakhir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

PPKM Jawa-Bali Naik ke Level II, Ini Aturan Masuk Pasar hingga Mal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.