Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengunduran Diri Setya Novanto Disetujui Bamus DPR

Kompas.com - 11/12/2017, 14:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengunduran diri Setya Novanto dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat disetujui rapat Badan Musyawarah atau Bamus DPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di sela-sela rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

"Kalau pengunduran diri Pak Setya Novanto karena sepihak pada rapim (rapat pimpinan) sudah disampaikan, itu terkait sekarang," kata Fadli.

Namun, saat ini, yang belum disepakati ialah penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti Novanto. Karena itu, hingga kini rapat Bamus masih berlanjut dan belum mencapai titik temu dalam hal tersebut.

Baca juga: Jurus Mundur ala Setya Novanto...

Ia menambahkan, pergantian ketua DPR tentunya akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

"Kami undang Bamus ini sebetulnya adalah rapat musyawarah. Jadi, memusyawarahkanlah karena ini menyangkut kepentingan DPR, lembaga tinggi negara. Memusyawarahkan bagaimana ke depan," lanjut politisi Gerindra itu.

Anggota Bamus yang hadir terdiri dari pimpinan DPR dan perwakilan pimpinan fraksi.

Sebelumnya Setya Novanto mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Fraksi Golkar dan pimpinan parlemen sebagai ketua DPR.

Baca juga: Surat Novanto yang Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Dinilai Aneh

Dalam surat tersebut, ia juga menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai pengganti. Namun, surat tersebut hanya ditandatangani Ketua Fraksi Golkar, tanpa sekretaris fraksi.

Penunjukan tersebut dilakukan tanpa adanya rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto tak sepenuhnya diterima semua anggota Fraksi Golkar.

Baca juga: Surat dari Setya Novanto Dinilai Bikin Malu Golkar dan DPR

Hal itu dibuktikan dengan munculnya penggalangan penolakan terhadap penunjukan Aziz. Sejumlah anggota Fraksi Golkar menggalang tanda tangan penolakan tersebut di ruang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, penolakan tersebut merupakan bentuk keprihatinan sejumlah anggota Fraksi Golkar karena sepihaknya penunjukan Aziz.

"Ini sebagai bentuk inisiatif para anggota Fraksi Partai Golkar. Merasa prihatin atas penunjukan Aziz oleh Setya Novanto tanpa melalui mekanisme internal partai," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Kompas TV Dan, Senin (11/12) siang, jika tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com