Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat dari Setya Novanto Dinilai Bikin Malu Golkar dan DPR

Kompas.com - 10/12/2017, 16:32 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, surat dari Ketua Umum non-aktif Partai Golkar Setya Novanto membuat malu Golkar dan DPR RI. Surat yang dimaksud Doli Kurnia adalah yang disebut-sebut berisikan penunjukan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

"Saya dapat informasi soal surat itu dua hari lalu. Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oknum politisi Golkar yang mempermalukan Golkar dan DPR sebagai lembaga yang disorot masyarakat Indonesia," kata Doli kepada wartawan di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).

Menurut Doli, DPR sebagai lembaga tinggi negara tak semestinya dikontrol oleh orang dari dalam jeruji besi. Doli juga menyayangkan surat tersebut diterima begitu saja oleh Azis Syamsuddin dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.

Baca juga: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR

Menurut Doli, surat Novanto tersebut perlu dipermasalahkan sebab tidak ada dasar peraturan partai dan organisasinya.

"Ini kan enggak pernah ada rapat pleno akhir-akhir ini, enggak pernah ada itu terus bagaimana tiba-tiba ada surat dari Novanto soal penunjukan ketua DPR sebagai penggantinya," kata Doli.

Doli melanjutkan, apabila surat Novanto itu diterima DPR, itu akan memperburuk citra DPR di mata masyarakat Indonesia dan internasional.

"Sekarang tinggal serahkan ke anggota DPR apakah mereka mau mempermalukan lembaga mereka sendiri dengan meloloskan itu dan saya tidak tahu citra DPR di mata publik dan internasional nantinya. Perlu diingat bahwa DPR bukan punya Golkar, jadi tak bisa sewenang-wenang," kata Doli.

Baca juga: Disebut Ditunjuk Novanto Jadi Ketua DPR, Ini Kata Aziz Syamsuddin

Kompas TV Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Wilayah Yogyakarta mendeklarasikan dukungan untuk Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com