Kompas.com - 10/12/2017, 16:32 WIB
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia dalam sebuah acara diskusi di Kantor Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia dalam sebuah acara diskusi di Kantor Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, surat dari Ketua Umum non-aktif Partai Golkar Setya Novanto membuat malu Golkar dan DPR RI. Surat yang dimaksud Doli Kurnia adalah yang disebut-sebut berisikan penunjukan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

"Saya dapat informasi soal surat itu dua hari lalu. Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oknum politisi Golkar yang mempermalukan Golkar dan DPR sebagai lembaga yang disorot masyarakat Indonesia," kata Doli kepada wartawan di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).

Menurut Doli, DPR sebagai lembaga tinggi negara tak semestinya dikontrol oleh orang dari dalam jeruji besi. Doli juga menyayangkan surat tersebut diterima begitu saja oleh Azis Syamsuddin dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.

Baca juga: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR

Menurut Doli, surat Novanto tersebut perlu dipermasalahkan sebab tidak ada dasar peraturan partai dan organisasinya.

"Ini kan enggak pernah ada rapat pleno akhir-akhir ini, enggak pernah ada itu terus bagaimana tiba-tiba ada surat dari Novanto soal penunjukan ketua DPR sebagai penggantinya," kata Doli.

Doli melanjutkan, apabila surat Novanto itu diterima DPR, itu akan memperburuk citra DPR di mata masyarakat Indonesia dan internasional.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang tinggal serahkan ke anggota DPR apakah mereka mau mempermalukan lembaga mereka sendiri dengan meloloskan itu dan saya tidak tahu citra DPR di mata publik dan internasional nantinya. Perlu diingat bahwa DPR bukan punya Golkar, jadi tak bisa sewenang-wenang," kata Doli.

Baca juga: Disebut Ditunjuk Novanto Jadi Ketua DPR, Ini Kata Aziz Syamsuddin



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X