Surat dari Setya Novanto Dinilai Bikin Malu Golkar dan DPR

Kompas.com - 10/12/2017, 16:32 WIB
Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia dalam sebuah acara diskusi di Kantor Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia dalam sebuah acara diskusi di Kantor Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai, surat dari Ketua Umum non-aktif Partai Golkar Setya Novanto membuat malu Golkar dan DPR RI. Surat yang dimaksud Doli Kurnia adalah yang disebut-sebut berisikan penunjukan Azis Syamsuddin sebagai ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

"Saya dapat informasi soal surat itu dua hari lalu. Menurut saya, itu tindakan yang dilakukan oknum politisi Golkar yang mempermalukan Golkar dan DPR sebagai lembaga yang disorot masyarakat Indonesia," kata Doli kepada wartawan di Hotel Manhattan, Minggu (10/12/2017).

Menurut Doli, DPR sebagai lembaga tinggi negara tak semestinya dikontrol oleh orang dari dalam jeruji besi. Doli juga menyayangkan surat tersebut diterima begitu saja oleh Azis Syamsuddin dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Robert Kardinal.

Baca juga: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR

Menurut Doli, surat Novanto tersebut perlu dipermasalahkan sebab tidak ada dasar peraturan partai dan organisasinya.

"Ini kan enggak pernah ada rapat pleno akhir-akhir ini, enggak pernah ada itu terus bagaimana tiba-tiba ada surat dari Novanto soal penunjukan ketua DPR sebagai penggantinya," kata Doli.

Doli melanjutkan, apabila surat Novanto itu diterima DPR, itu akan memperburuk citra DPR di mata masyarakat Indonesia dan internasional.

"Sekarang tinggal serahkan ke anggota DPR apakah mereka mau mempermalukan lembaga mereka sendiri dengan meloloskan itu dan saya tidak tahu citra DPR di mata publik dan internasional nantinya. Perlu diingat bahwa DPR bukan punya Golkar, jadi tak bisa sewenang-wenang," kata Doli.

Baca juga: Disebut Ditunjuk Novanto Jadi Ketua DPR, Ini Kata Aziz Syamsuddin



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Iring-iringan Massa Saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Resmi Dilarang

Nasional
Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Digelar Hari Ini, Pengundian Nomor Urut Paslon Pilkada Hanya Boleh Dihadiri Pihak Terbatas

Nasional
KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

KPK Setor Rp 1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Pejabat PUPR Muara Enim

Nasional
Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dinilai Bertentangan dengan Aturan dan Kajian Ilmiah

Nasional
Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Nasional
Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nekat Gelar Konser di Pilkada 2020, Apa Sanksinya?

Nasional
Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Anggota DPD Ini Tetap Tolak Pilkada 2020, Minta Keselamatan Jiwa Warga Diutamakan

Nasional
Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Kemendagri: Ada 9 Provinsi dengan Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Rendah

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi

Pilkada di Tengah Pandemi

Nasional
KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

KNPA: Rakyat Semakin Kehilangan Ruang Hidup akibat Ekspansi Pemodal

Nasional
Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Selain Konser, Ini Sejumlah Kegiatan Kampanye yang Dilarang di Pilkada 2020

Nasional
Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Resmi, KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Jaksa Pinangki Mulai Diadili, Ini Fakta-fakta yang Dibeberkan dalam Sidang

Nasional
BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

BP2MI Berhasil Selamatkan 4 PMI ABK Korban Eksploitasi di Kapal Ikan Italia

Nasional
Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Ini Sebaran 60 Titik Demo Serentak Petani Hari Ini, Jakarta hingga Sulawesi Tenggara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X