Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rabu Pagi, Komisi I DPR Gelar "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI

Kompas.com - 06/12/2017, 07:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Panglima TNI terhadap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto.

Hadi merupakan calon yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Mulai jam 10.00 WIB hari Rabu kami akan mulai melaksanakan uji kelayakan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Hasanuddin menjelaskan, 45 menit awal pihaknya akan melakukan pemeriksaan administrasi dan berikutnya memulai uji kepatutan dan kelayakan.

Baca juga : Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Paparan visi dan misi akan dilakukan terbuka sementara pendalaman dilakukan secara tertutup.

Adapun hingga saat ini, belum ada penolakan yang ditunjukkan oleh fraksi, baik fraksi pendukung pemerintah maupun fraksi di luar pemerintah.

Meskipun ada pula fraksi yang memandang sosok Hadi tak terlalu menonjol dari segi prestasi. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

"Sebagai Kepala Staf AU saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa, tak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tapi sebagai seorang prajurit beliau cukup baik," ujar Muzani.

Baca juga : Satu Suara untuk Marsekal Hadi Tjahjanto...

Beberapa fraksi lainnya menilai langkah Presiden sudah tepat, terutama karena menunjuk kepala staf dari matra Angkatan Udara.

Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais menuturkan, perwakilan Angkatan Udara terakhir kali ditunjuk sebagai Panglima TNI yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya pikir ini sudah tepat dan KSAU ini dibilang the right man on the right place, on the right time," ujar Hanafi.

Kompas TV Kepala staf TNI Angkatan Udara, Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI yang baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com