Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Kompas.com - 04/12/2017, 11:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memilih Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

Nama Hadi sudah diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pria kelahiran Malang, 8 November 1963, itu kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). Ia dilantik sebagai KSAU pada 18 Januari 2017.

(baca: Presiden Ajukan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI)

Hadi menempuh pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI-Angkatan Udara pada 1987.

Hadi memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Ia banyak menghabiskan waktunya di Skadron 4 Malang hingga menjabat Komandan Flight Ops A Flightlat Skuadron Udara 32 Wing 2.

Hadi kemudian menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, pada 2010-2011.

Baca juga: Ini Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto Gantikan Gatot Nurmantyo)

Pada tahun 2013-2015, ia diberi tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara.

Kemudian pada tahun 2015, Hadi kembali ke Lanud Abdurachman Saleh, Malang, sebagai Komandan Lanud.

Pada tahun yang sama, ia sempat menjabat Sekretaris Militer Presiden hingga 2016.

Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com