Idrus Marham: Komunikasi Politik Tak Selalu Identik dengan Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham membantah jika ada intervensi dari Presiden Joko Widodo terhadap partainya. Meskipun, ia mengakui bahwa komunikasi yang dilakukannya dengan Jokowi kerap terjadi.

"Saya ingin buka saja, saya ketemu Jokowi bukan hanya sekali-dua kali," ujar Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

"Kalau ada yang mengatakan ada intervensi, saya ingin katakan bahwa komunikasi politik tidak selamanya identik dengan intervensi," tuturnya.

Ia menambahkan, komunikasi yang cukup intensif antara Golkar dan Jokowi adalah bagian dari konsekuensi logis posisi politik Golkar.

(Baca juga : Politisi Golkar: Kalau Calon Ketumnya Satu, Ketok Palu Aja)

Selain telah bergabung ke koalisi pendukung pemerintah sejak 2016, Golkar juga merupakan partai politik pertama yang mendukung Jokowi untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

"Sebagai konsekuensi logis dari itu mau tidak mau pimpinan Partai Golkar harus berkomunikasi dengan Jokowi sebagai presiden sekaligus calon presiden 2019 yang akan datang," tuturnya.

Namun, Idrus tak menampik bahwa ada kekhawatiran Jokowi terhadap kondisi kekinian yang terjadi di internal Partai Golkar.

Menurut Idrus, karena Golkar telah mendukung Jokowi maka Jokowi menilai tak etis jika Golkar semakin terpuruk dan terpecah belah.

(Baca juga : Golkar Perintahkan Fraksi Setujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI)

"Jadi kalau mengatakan intervensi tidak. Tapi pertemuan itu konsekuensi logis dari posisi-posisi politik. Yang jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menegaskan, pemerintah tidak mengintervensi dinamika internal di Partai Golkar, khususnya mengenai wacana pergantian Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

"Kami (pemerintah) tidak akan intervensi terhadap hal itu. Urusan internal Golkar adalah urusan Golkar," ujar Pramono ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/11/2017).

Saat ditanya soal salah satu menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang sudah menyatakan kesiapannya untuk menggantikan Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, Pramono juga menyerahkannya ke mekanisme yang ada di Golkar.