Pengamat: Peran Istana Penting untuk Solidkan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, upaya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar bertemu Presiden Joko Widodo merupakan langkah tepat.

Menurut Maksimus, upaya politik yang dilakukan DPD Golkar dengan bertemu Jokowi bisa menyelamatkan dan mempercepat proses konsolidasi partai beringin.

"Elite Golkar tidak mau terjadi kembali dinamika internal sebelumnya, hingga terjadinya perpecahan dan dualisme kepemimpinan. Peran istana sangat penting menyolidkan partai Golkar," kata Maksimus saat dihubungi, Senin (4/12/2017).

Maksimus mengatakan, upaya untuk kembali menaikkan elektabilitas Partai Golkar memang tak mudah setelah ketua umumnya Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek E-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga : Pimpinan Dewan Pakar Golkar Nilai Airlangga Hartarto Cocok Pimpin Golkar)

Oleh karena itu, wajar apabila elite-elite Golkar mulai mendekat ke Jokowi.

Selain untuk mendapat dukungan istana, upaya ini juga untuk membantu menaikkan kepercayaan publik terhadap Golkar. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih sangat tinggi.

"Hal yang wajar bila elite Golkar berupaya menyelamatkan partai, apalagi sejumlah hasil survei menunjukkan elektabilitas Golkar makin merosot saat ketua umum terjerat kasus korupsi," ujar Maksimus.

Namun, Maksimus mengingatkan, untuk membenahi partai, Golkar harus segera keluar dari pusaran kasus Setya Novanto. Golkar harus segera memberhentikan Setya Novanto baik dari kursi ketua umum dan Ketua DPR.

Sosok penggantinya, kata Maksimus, harus diluar dari lingkaran mereka yang berada di pusaran kasus yang membelit Setya Novanto.

(Baca juga : Melihat Hubungan Golkar dan Istana...)

Rekam jejaknya pun harus tidak pernah terlibat dalam upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi.

“Ini pelajaran penting bagi Golkar, kalau mau kembali naik elektabilitas dan citranya menjadi partai yang komitmen bersih dari korupsi, maka sosok yang dimunculkan harus yang tanpa beban korupsi masa lalu," ujarnya.

Para pimpinan DPD I Partai Golkar sebelumnya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (30/11/2017).

Dalam pertemuan tersebut, DPD I Golkar meminta izin Jokowi agar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bisa mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.

Jokowi pun disebut telah memberikan restu kepada Airlangga. Usai bertemu Jokowi, para pimpinan DPD I dan Airlangga juga langsung bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.