Salah Kutip Pernyataan Jokowi, "Tweet" di Akun Setkab Akhirnya Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com — Kicauan di akun Twitter resmi Sekretariat Kabinet, @setkabgoid, ramai mendapatkan respons dari warganet.

Kicauan yang diunggah pada Senin (27/11/2011) tersebut bertuliskan "Kita sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal & intoleran, apapun organisasinya - Presiden @jokowi".

Dalam tweet tersebut turut diunggah foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin.

Dalam foto tertulis kalimat "Saya sudah minta kepada jajaran NU agar tegas pada aliran radikal dan intoleran, apapun organisasinya. -Presiden Joko Widodo-".

KOMPAS.com/Fitri Rachmawati Presiden RI Joko Widodo membuka Munas dan Konferensi Besar Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Islamic Center Mataram, Kamis (23/11/2017).

Baca: Jokowi: Pemerintah Tak Akan Toleransi Radikalisme, Apa Pun Organisasinya

Salah satu komentar datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid.

"Semoga bukan begini pernyataan Presiden @Jokowi, semestinya Beliau justru ingatkan semua pihak untuk taat hukum karenanya bila ada yang menyimpang seperti aliran radikal, intoleran, separatis, mafia narkoba dll, laporkan segera ke penegak hukum, Polisi. Jangan pada main hakim sendiri," tulis Hidayat.

ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) bersama Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kanan), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kedua kanan), Ketua PBNU KH Said Agil Siroj (ketiga kiri) dan Ketua MUI KH Maruf Amin (tengah) memukul Gendang Beleq secara bersama-sama saat membuka Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB di Mataram, Kamis (23/11). Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung hingga 26 November 2017 itu dihadiri oleh 1.000 ulama se-Indonesia yang bertema Memperkokoh Nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww/17.

"Semoga pernyataan dungu ini adalah hoax," katanya.

Setelah banjir komentar, akun @setkabgoid akhirnya menghapus kicauan tersebut.

Salah kutip

Jika dibandingkan dengan pernyataan Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Mataram, Lombok, Kamis (23/11/2017), memang ada kesalahan pengutipan yang dilakukan akun @setkabgoid.

Baca juga: UU Usang dan Ujaran Kebencian Akan Dibahas dalam Munas NU di Lombok

Jokowi sebenarnya bicara bahwa ia memerintahkan jajarannya di pemerintahan menindak tegas kelompok radikal. Namun, oleh akun @setkabgoid justru ditulis bahwa Jokowi memerintahkan jajaran NU.

Jokowi saat itu tengah berbicara mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perppu itu memungkinkan pemerintah membubarkan ormas tanpa harus melalui pengadilan. 

Jokowi juga memastikan pemerintah akan menindak tegas ormas yang radikal dan intoleran.

“Saya sudah minta kepada seluruh jajaran di pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal dan yang intoleran yang ada di negara kita, apa pun organisasinya,” kata Jokowi saat itu.