Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto Siap Gantikan Setya Novanto Jadi Ketua Umum Golkar

Kompas.com - 21/11/2017, 15:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menegaskan bahwa dia siap menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya di mana-mana, anak tentara harus siap," ujar Titiek, ketika ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/11/2017).

Meski demikian, Siti menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme internal di partai berlambang beringin itu.

"Saya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa, bagaimana Allah menentukan jalan hidup saya," ucap dia.

(Baca juga: Saat Titiek Soeharto Diceletuki "Angkat Dia Sebagai Ketum Golkar"...)

Nama Titiek diketahui merupakan salah satu sosok yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Novanto menjadi Ketum Golkar. Nama lain, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan mantan Ketua DPR Ade Komarudin.

Saat ini, Partai Golkar masih membahas pergantian Novanto dari posisi ketua umum partai. Belum ada keputusan mengenai hal itu.

Titiek mengaku prihatin terhadap kondisi Partai Golkar saat ini. Ia mendorong ada langkah penyelamatan partai dengan segera mungkin mengganti Novanto dari posisi ketua umum.

(Baca juga: Golkar Yakini Istana Tak Ikut Campur soal Pengganti Novanto)

Menurut dia, ada dua jalan untuk menuju ke sana. Pertama, menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai diselenggarakannya musyawarah nasional luar biasa.

Kedua, jika istilah Plt tak ada dalam AD/ART, pengurus saat ini menggelar musyawarah nasional dan langsung menunjuk ketua umum baru.

"Kalau ada Plt, mempersiapkan munaslub. Tapi kalau (Plt) enggak ada di AD/ART, lebih baik langsung ke munas. Jadi kepengurusan yang ada saat ini dipersiapkan untuk munas saja. Kalau Plt panjang lagi itu," ujar dia.

Kompas TV Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas nasib sang ketua umum, Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com