Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Serukan Gencatan Senjata di Papua

Kompas.com - 17/11/2017, 17:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan gencatan senjata di Papua.

TNI-Polri dan kelompok kriminal bersenjata harus sama-sama mundur terlebih dahulu dan mengedepankan komunikasi.

"Jika dua pihak memang bersedia untuk mediasi yang difasilitasi Komnas HAM, maka dua pihak harus gencatan senjata supaya tidak menimbulkan korban lagi dari kalangan sipil atau aparat," ujar Komisioner Mediasi Komnas HAM Munafrizal Manan melalui konferensi pers di kantornya di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

(baca: Polri dan TNI Berhasil Evakuasi 345 Sandera Kelompok Bersenjata di Papua)

TNI-Polri serta kelompok kriminal bersenjata, lanjut Manaf, juga harus memastikan bahan kebutuhan pokok bagi warga dapat didistribusikan dengan baik.

"Kantor perwakilan Komnas HAM Papua sudah menyampaikan hal ini secara langsung kepada kedua pihak di lapangan," ujar Manaf.

Soal upaya mediasi, Komnas HAM telah mendapatkan akses komunikasi dengan pihak kelompok bersenjata.

(Baca juga : Jika Negosiasi Gagal, TNI-Polri Pakai Cara lain Bebaskan Sandera di Papua)

Namun, Komnas HAM belum mendapatkan komitmen eksplisit dari mereka mengenai kesediaan mediasi.

Jika mediasi memang ingin ditempuh, Manan mengingatkan bahwa prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama.

Mediasi tidak bisa dilaksanakan secara tergesa-gesa karena harus melalui tahapan, mulai dari persiapan, pra mediasi dan pascamediasi.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya meminta Komnas HAM untuk ikut memediasi TNI-Polri dengan KKB di Papua.

(Baca juga : Kapolri Minta Komnas HAM Bantu Mediasi Kelompok Bersenjata di Papua)

Mediasi itu terkait serangan kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan beberapa orang aparat terluka, bahkan ada yang tewas.

"Saya berpikir juga mungkin teman-teman Komnas HAM bisa datang ke sana untuk melakukan mediasi," kata Tito di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Dengan mediasi itu, Komnas HAM diharapkan menjadi mengerti dengan situasi riil di lapangan sehingga tidak menyalahkan tindakan-tindakan yang dilakukan aparat.

Petugas gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 345 warga desa Kimberly dan Utikini, Papua, Jumat siang.

Proses evakuasi sandera yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT hingga 12 WIT dikabarkan diwarnai penembakan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, evakuasi berlangsung bertahap. Rombongan evakuasi pertama telah sampai dengan selamat di Mapolsek Tembagapura, Mimika, Papua.

Kompas TV Kondisi Tembagapura semakin memanas dalam satu hari dua penembakan terjadi di wilayah Tembagapura.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com