Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Kita Bangun Trans-Papua, tapi Anggota DPD Malah Tanya untuk Apa

Kompas.com - 17/11/2017, 11:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan pernah mendapat pertanyaan apakah ada jaminan pembangunan Trans-Papua akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Presiden pun menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan logika telur dan ayam.

"Ini, kan, kayak telur sama ayam, dibangun dulu jalannya terus ekonomi tumbuh atau kita tunggu ekonomi tumbuh baru dibangun jalan," kata Jokowi.

(Simak "Vlog" Jokowi Tunggangi Motor Trail Jajal Trans-Papua)

Presiden Joko Widodo dan rombongan saat menjajal salah satu ruas Jalan Trans Papua, Rabu (10/5/2017).Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo dan rombongan saat menjajal salah satu ruas Jalan Trans Papua, Rabu (10/5/2017).
Presiden Jokowi meminta kepada semua anggota DPD yang hadir untuk membantu upaya pemerintah membangun infrastruktur di daerah, termasuk di Papua.

"Jangan kita bangun Trans-Papua, malah ada dari DPD menanyakan untuk apa itu. Trans-Papua ini kita bangun agar sekali lagi ketimpangan infrastruktur Indonesia barat, tengah, dan timur jadi seimbang," ucap Presiden.

(Ini Foto-foto Jokowi Saat Jajal Trans Papua dengan Motor Trail)

Presiden lantas menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Wamena, Papua. Menurut dia, harga semen di daerah itu sampai Rp 800.000 per sak.

"Di bulan-bulan cuaca tidak baik kadang bisa Rp 1,5 juta dan di kabupaten tertentu bisa 2,5 juta," ucap Jokowi.

Jalan Trans PapuaBiro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Jalan Trans Papua
Padahal, di Pulau Jawa, harga semen per zak hanya Rp 70.000-Rp 80.000.

Hal yang sama terjadi pada harga bahan bakar minyak yang mencapai Rp 60.000-Rp 100.000 per liter. Padahal, di Pulau Jawa harganya hanya Rp 6.500 per liter.

"Betapa perbedaannya sangat jauh sekali," kata dia.

Akhirnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya agar harga BBM di Papua sama dengan di Jawa. Baru setelah satu setengah tahun, perintah itu bisa terwujud.

"Ini bukan masalah ekonomi, ini masalah keadilan bagi seluruh rakyat indonesia," kata Jokowi disambut tepuk tangan anggota DPD yang hadir.

Menurut Jokowi, saat ini harga semen di Papua pun sudah bisa ditekan meski belum sama persis dengan harga di Jawa.

"Kalau Trans-Papua selesai bisa diangkut darat bukan udara, kurang lebih harga itu mirip-mirip di Jawa," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com