Kompas.com - 16/11/2017, 12:00 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada waratwan di halaman Polda Maluku, Senin siang (13/11/2017) Kompas.com/Rahmat Rahman Patty Kontributor Ambon, Rahmat Rahman PattyKapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada waratwan di halaman Polda Maluku, Senin siang (13/11/2017) Kompas.com/Rahmat Rahman Patty
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ikut memediasi aparat Polri dan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

"Saya berpikir juga mungkin teman-teman Komnas HAM bisa datang ke sana, untuk melakukan mediasi," kata Tito ditemui usai menjadi inspektur upacara sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Dengan Komnas HAM terlibat dalam proses mediasi dan upaya perdamaian tersebut, diharapkan mereka paham dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lapangan.

Sehingga tidak menyalahkan segala upaya yang dilakukan oleh petugas.

"Jangan nanti kalau ada apa-apa, tinggal menyalahkan pada petugas saja. Ingat, petugas juga berjuang (dengan taruhan) nyawa. Jangan nanti mereka (petugas) sudah bertindak, ada korban, disalahkan lagi," katanya.

(Baca juga : Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Polisi yang Tewas Tertembak di Papua)

Hingga saat ini, petugas masih menempuh upaya persuasif dengan KKB, baik melalui forum keagamaan, forum adat dan saluran lain guna menyelamatkan warga masyarakat yang disandera.

Namun, apabila cara persuasif tidak berhasil dan menemui jalan buntu, Tito memastikan petugas tidak akan berdiam diri begitu saja.

"Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito.

(Baca juga : Soal Gejolak di Papua, JK Yakin Bukan karena Ketidakadilan Anggaran)

Meski begitu, dia berpesan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas sebisa mungkin meminimalkan jatuhnya korban, baik dari warga masyarakat yang disandera, KKB, maupun petugas Polri dan TNI.

"Kadang jatuhnya korban tidak bisa dihindari, namanya operasi penegakkan hukum. Operasi bersenjata lawan bersenjata itu rentan ada korban," katanya.

Sementara itu, mengenai motif KKB, Tito menengarai ada berbagai motif yang mendasari aksi mereka.

"Ada campur-campur, mulai motif ekonomi, tempat pendulangan. Dengar-dengar mereka minta saham Freeport. Motif separatisme, iya (ada). Campur-campur," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X