Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Komnas HAM Bantu Mediasi Kelompok Bersenjata di Papua

Kompas.com - 16/11/2017, 12:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk ikut memediasi aparat Polri dan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua.

"Saya berpikir juga mungkin teman-teman Komnas HAM bisa datang ke sana, untuk melakukan mediasi," kata Tito ditemui usai menjadi inspektur upacara sertijab Irwasum Polri dan Kabaharkam Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (16/11/2017).

Dengan Komnas HAM terlibat dalam proses mediasi dan upaya perdamaian tersebut, diharapkan mereka paham dengan situasi dan kondisi riil yang ada di lapangan.

Sehingga tidak menyalahkan segala upaya yang dilakukan oleh petugas.

"Jangan nanti kalau ada apa-apa, tinggal menyalahkan pada petugas saja. Ingat, petugas juga berjuang (dengan taruhan) nyawa. Jangan nanti mereka (petugas) sudah bertindak, ada korban, disalahkan lagi," katanya.

(Baca juga : Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Polisi yang Tewas Tertembak di Papua)

Hingga saat ini, petugas masih menempuh upaya persuasif dengan KKB, baik melalui forum keagamaan, forum adat dan saluran lain guna menyelamatkan warga masyarakat yang disandera.

Namun, apabila cara persuasif tidak berhasil dan menemui jalan buntu, Tito memastikan petugas tidak akan berdiam diri begitu saja.

"Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito.

(Baca juga : Soal Gejolak di Papua, JK Yakin Bukan karena Ketidakadilan Anggaran)

Meski begitu, dia berpesan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas sebisa mungkin meminimalkan jatuhnya korban, baik dari warga masyarakat yang disandera, KKB, maupun petugas Polri dan TNI.

"Kadang jatuhnya korban tidak bisa dihindari, namanya operasi penegakkan hukum. Operasi bersenjata lawan bersenjata itu rentan ada korban," katanya.

Sementara itu, mengenai motif KKB, Tito menengarai ada berbagai motif yang mendasari aksi mereka.

"Ada campur-campur, mulai motif ekonomi, tempat pendulangan. Dengar-dengar mereka minta saham Freeport. Motif separatisme, iya (ada). Campur-campur," katanya.

Kompas TV Aksi kekerasan yang terjadi di Mimika Papua menelan korban.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com