Kompas.com - 17/11/2017, 16:10 WIB
Polda Papua merilis DPO anggota kelompok bersenjata yang melakukan aksi di Tembagapura, Mimika, Papua. Polda PapuaPolda Papua merilis DPO anggota kelompok bersenjata yang melakukan aksi di Tembagapura, Mimika, Papua.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Petugas gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 345 warga desa Kimberly dan Utikini, Papua, Jumat (17/11/2017) siang.

Proses evakuasi sandera yang berlangsung dari pukul 11.00 WIT hingga 12 WIT dikabarkan diwarnai penembakan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, evakuasi berlangsung bertahap. Rombongan evakuasi pertama telah sampai dengan selamat di Mapolsek Tembagapura, Mimika, Papua.

(Baca juga : Jika Negosiasi Gagal, TNI-Polri Pakai Cara lain Bebaskan Sandera di Papua)

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membenarkan informasi tersebut ketika dikonfirmasi wartawan, Jumat siang.

"Info tersebut sudah benar. Sudah diklarifikasi dengan Asops Kapolri (Irjen M Iriawan)," kata Setyo.

Sebelumnya diberitakan, setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (9/11/2017), saat dihubungi melalui ponselnya, menyikapi isu penyekapan terhadap ratusan warga yang tinggal di sekitar area Freeport yang dilakukan kelompok bersenjata.

(Baca juga : TPN OPM Klaim Menembak Personel Brimob Polda Papua)

“Saat ini di Kampung Kimbely terdapat sekitar 300 warga non-Papua yang sebelumnya bekerja sebagai pendulang emas dan pedagang oleh kelompok bersenjata dilarang bepergian keluar kampung tersebut,” ungkap Boy Rafli.

Di Desa Banti yang lokasinya berdekatan dengan Kampung Kimbely, lanjut dia, informasinya ada sekitar 1.000 penduduk asli setempat juga dilarang bepergian.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, petugas terus mengupayakan cara persuasif. Namun, apabila tidak berhasil, aparat tak segan-segan untuk bertindak.

"Negara tidak boleh kalah. Kita harus lakukan tindakan," ujar Tito, Kamis (16/11/2017).

(Baca juga : Kapolri Minta Komnas HAM Bantu Mediasi Kelompok Bersenjata di Papua)

Meski begitu, dia berpesan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas sebisa mungkin meminimalkan jatuhnya korban, baik dari warga masyarakat yang disandera, KKB, maupun petugas Polri dan TNI.

"Kadang jatuhnya korban tidak bisa dihindari, namanya operasi penegakkan hukum. Operasi bersenjata lawan bersenjata itu rentan ada korban," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X