Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi di KPK, Generasi Muda Golkar Minta Novanto Segera Ditangkap

Kompas.com - 13/11/2017, 11:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto terus berdatangan.

Pada Senin (13/11/2017) hari ini, puluhan orang yang menamakan dirinya sebagai Generasi Muda Partai Golkar mendatangi Gedung KPK.

Mereka berunjuk rasa menuntut KPK segera menangkap Novanto.

Mereka  berbaris di depan Gedung Merah Putih KPK dengan membawa spanduk serta poster yang berisi sindiran terhadap Novanto, yang kini menjadi tersangka dugaan korupsi proyek E-KTP.

(Baca juga : Tak Penuhi Panggilan KPK, Novanto Kembali Beralasan Izin Presiden)

Di hadapan mereka, ada sebuah mobil yang digunakan untuk sejumlah perwakilan demonstran untuk berorasi secara bergantian.

Seorang orator bernama Marzuki mengungkit ketidakhadiran Novanto pada panggilan penyidik KPK hari ini.

Novanto tidak hadir karena beralasan pemanggilan dirinya harus dengan izin Presiden.

"Hari ini Setya Novanto mangkir dari panggilan KPK. Apa yang terjadi? Hukum lagi-lagi di intervensi," kata Marzuki dari atas mobil orasi.

"Kami meminta kepada KPK garang menghadapi Novanto. Sebab, semua orang keberadaannya sama di mata hukum. Setya Novanto bukan dewa, bukan tuhan, bukan pula penguasa Republik Indonesia," tambah dia.

Para demonstran meyakini penetapan tersangka Novanto oleh KPK berdasarkan fakta dan bukti yang kuat.

Oleh karena itu, mereka meminta KPK tidak takut memroses Novanto.

"KPK tidak sembarangan tetapkan seseorang pelaku korupsi. Jangan takut diintervensi. Rakyat bersama KPK," kata dia.

Menutup orasinya, Marzuki pun meminta semua yang hadir berteriak dengan lantang bahwa Novanto adalah koruptor. "Siapa Setya Novanto?" teriaknya.

"Koruptor," jawab puluhan orang yang berdiri di depan Gedung KPK itu kompak.

Novanto pada hari ini sedianya akan diperiksa sebagai saksi dalam pengusutan kasus E-KTP untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Namun, Novanto tidak hadir karena beralasan pemeriksaannya harus seizin Presiden.

Ini adalah ketiga kalinya Novanto tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi untuk Anang.

Kompas TV Direktorat Jenderal Imigrasi siap menghadapi sidang gugatan terkait status pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com