Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novel Disebut Tak Percaya Polisi Bisa Ungkap Penyerangnya

Kompas.com - 04/11/2017, 17:13 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Simanjuntak mengatakan, ada ketidakpercayaan dari Novel Baswedan kepada polisi dalam menangani kasus penyerangan terhadap dirinya April 2017 silam.

Menurut Dahnil ketidakpercayaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sangat beralasan. Hal inilah yang perlu menjadi koreksi oleh aparat penegak hukum.

"Contoh sederhana ketika dia menangani kasus korupsi kemudian diserang balik malah dari teman-teman polisi itu sendiri," kata Dahnil dalam talk show Perspektif Indonesia, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Kriminalisasi terhadap penyidik KPK itu pun tidak hanya sekali terjadi pada kasus di Bengkulu, misalnya.

Baca juga : Subuh Berjamaah di Singapura Bersama Novel Baswedan (Bag 1)

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI.  Jakarta, Jumat (22/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar Simanjuntak mengingatkan agar semua pihak tak berlarut-larut soal pro kontra pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Jakarta, Jumat (22/2017).
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, keengganan Novel menyerahkan gawainya dalam proses pemeriksaan juga sangat beralasan. Pada bagian ini, Dahnil mengatakan perlakuan terhadap gawai Novel tidak bisa disamakan dengan perlakuan terhadap gawai aktivis Hak Asasi Manusia, Munir.

"Enggak mungkin Hp Novel dipersamakan dengan Hp Munir, di situ banyak sekali hal-hal yang dia harus simpan. Kedua dia penyidik. Ketiga kuncinya satu, ada ketidakpercayaan Novel dan kawan-kawan terhadap polisi," ucap Dahnil.

Dahnil pun mendesak Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel. Bila perlu TGPF ini langsung berada di bawah kontrol Presiden.

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

Dalam kesempatan sama, komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, dalam kasus Munir nama-nama yang diduga bertanggungjawab atas terbunuhnya akrivis HAM itu baru diketahui setelah data di Hp Munir dibuka oleh provider. Sehingga diketahui nama-nama yang mengontak Munir dan orang-orang yang tidak dikenal.

"Waktu itu diperoleh nama Polycarpus dan ini cocok dengan keterangan Suci ketika waktu itu Polycarpus telfon dia kapan Munir berangkat," kata Poengky.

Dalam kasus Novel ini, Poengky mengatakan, dia pernah menanyakan apakah Hp Novel sudah dicek.

"Katanya (pihak kepolisian) tidak diserahkan (oleh Novel). Jadi katanya Novel memang tidak mau menyerahkan Hp itu, karena akan disampaikan kalau ada TGPF," ucap Poengky.

Kompas TV Sejumlah pihak mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com