YLBHI Pertanyakan Perlindungan KPK terhadap Novel Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur melihat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah dalam memberikan perlindungan terhadap Novel Baswedan.

Oleh karena itu, sebelum mendorong lembaga lain untuk serius menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel, Isnur mengatakan, lembaga pertama yang akan mereka dorong adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana kami mau mendorong lembaga lain kalau pimpinan KPK-nya sendiri seolah tidak mau melindungi anak buahnya secara maksimum," kata Isnur dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Isnur melihat ada perbedaan ketegasan dari pimpinan KPK periode saat ini dengan sebelumnya. YLBHI yang memberikan bantuan hukum terhadap Novel sejak 2012 mencermati betul dukungan dari pimpinan KPK kepada Novel.

"Di 2012 pimpinan KPK sebelumnya itu protect habis Novel. Jadi Novel udah mau diculik malem itu, tidak bisa, kunci pintu, Novel sembunyikan," kata dia.

Bahkan ketua KPK saat itu meminta bantuan beberapa aparat lain untuk menjaga KPK. Pemanggilan terhadap Novel pun ditolak dengan surat resmi bahwa pimpinan KPK tidak mengizinkan Novel dipanggil.

"Sekarang tidak. Jadi serangan terhadap Novel jangan diartikan serangan terhadap Novel pribadi. Tetapi secara kelembagaan, terstruktur," katanya.

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

Demoralisasi internal

Menurut Isnur, tidak tegasnya sikap pimpinan KPK dalam memberikan dukungan terhadap Novel justru akan berujung pada demoralisasi di internal KPK.

"Jadi suasananya pegawai-pegawai khawatir karena ketuanya saja dikriminalisasi, tidak diungkap. Kalau gini bisa mengganggu suasana pemberantasan korupsi secara keseluruhan," ucap Isnur.

Demoralisasi internal KPK ini, menurut Isnur, adalah tujuan lain dari serangan terhadap Novel. Ini bisa menjadi sangat membahayakan Presiden Joko Widodo yang berjanji akan melindungi KPK dan antikorupsi.

"Kalau KPK goyang, dan penegakkan anti korupsi malemah, Jokowi bahaya. Ini pertaruhan buat Jokowi, apakah dia bisa memperkuat KPK secara serius," pungkas Isnur.