Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Idaman Sebut KPU Tak Berlaku Adil Dalam Pendaftaran Partai Politik

Kompas.com - 28/10/2017, 12:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Partai yang didirikan raja dangdut Rhoma Irama, Partai Idaman, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan ketidakadilan.

Sekretaris Jenderal Partai Idaman Ramdansyah menilai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dikembangkan KPU tidak beres.

Ramdansyah menyatakan partainya tidak lolos di tahap pendaftaran karena data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi partai politik tidak lengkap. Sementara ada partai lain yang tidak lengkap, namun diloloskan KPU.

"Kami bertanya-tanya, ada perlakuan berbeda. Ada asas penyelenggaran pemilu yang dilanggar dalam prinsip keadilan," ujar Ramdansyah dalam diskusi Populi Center bersama Smart FM di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Ramdansyah mengatakan, begitu dinyatakan tidak lolos tahap pendaftaran, Partai Idaman langsung menelusuri Sipol dan data-data di dalamnya. Ia kemudian membandingkan dengan partai-partai yang lolos pendaftaran. Setidaknya ada tiga partai politik yang sudah eksis di DPR RI dianggap lolos, padahal setelah dicek kembali, datanya tidak sesuai.

"Misalnya di Sulawesi Tengah ternyata ada data kosong pas di-klik. Itu sekadar asal upload. Ketika kota buka di Papua Barat, dokumennya kosong, blank, tapi dia lolos," kata Ramdansyah.

Oleh karena itu, Partai Idaman melaporkan dugaan pelanggaran administrasi KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Partainya telah mendapatkan surat registrasi laporan pada Jumat (27/10/2017) malam.

Meski begitu, Ramdansyah mengakui bahwa data yang dimasukkan ke dalam Sipol belum lengkap. Partainya terkendala membuat rekening atas nama partai, sehingga di beberapa daerah data tersebut kosong. Ramdansyah berharap Bawaslu mengabulkan gugatannya bahwa terjadi kejanggalan pengelolaan sistem data dalam Sipol.

Ia mengaku telah mengantungi alat bukti bahwa terjadi perbedaan perlakuan Partai Idaman dengan beberapa partai yang datanya tidak lengkap namun diloloskan.

"Kalau partai itu diloloskan pendaftaran, kami juga dinyatakan ikut lolos daftar," kata Ramdansyah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com