Isu tentang Papua Dinilai Masih Jadi PR untuk Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) menilai, isu tentang penanganan konflik sosial di Papua masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap warga Papua meningkat sepanjang 2014-2016. Masing-masing, 19 kasus pada 2014, 21 kasus pada 2015, dan 28 kasus pada Juli 2016.

"Banyak infrastruktur yang dibangun menjadi pertanyaan, apakah untuk masyarakat Papua atau untuk kepentingan pemodal?" kata Kepala Divisi Pembela HAM Kontras, Arif Nur Fikri dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Selain itu, kasus kekerasan disertai penangkapan juga terjadi di Papua. Konflik sosial menyebabkan ribuan orang ditangkap.

(Baca juga: Kelompok Kriminal Bersenjata Dinilai Jadi Ancaman Pilkada Papua 2018)

Menurut data Kontras, sepanjang 2014 ada 150 orang ditangkap. Kemudian, 540 orang ditangkap pada 2015, dan melonjak menjadi 2.628 orang pada Juli 2016.

Tak hanya itu, menurut Kontras, hingga saat ini masih terjadi pelarangan peliputan terhadap jurnalis asing di Papua. Masalah lain, adalah adanya eksploitasi sumber daya alam dan penjarahan kekayaan bumi Papua.

Saat bertemu mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, mayoritas warga Papua mengaku puas dengan program dan kinerja pemerintahan Joko Widodo serta pemerintah daerah.

Warga Papua disebut puas dengan program-program yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo di Tanah Papua. Misalnya, program bahan bakar minyak (BBM) satu harga, tol laut dan tol udara.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Warga Papua Puas dengan Program Pemerintah)