Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD

Kompas.com - 13/10/2017, 16:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya berpendapat, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua ke depannya sebaiknya dilakukan DPRD.

"Masukan saya saja, lebih baik Pilkada Papua ke depan melalui DPRD saja. Lebih bagus," ujar Lenis di kantornya, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

"Jadi pencalonannya melalui musyawarah adat. Itu kader-kader Papua yang membangun Papua dengan hati, inilah yang dimajukan," lanjut dia.

Lenis mengakui, pendapatnya ini dapat dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi oleh publik.

(baca: Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya Niat Maju Pilkada Papua)

Namun, menurut dia, kenyataannya sistem Pilkada langsung belum cocok untuk diterapkan di Papua yang memiliki karakter, budaya dan kondisi sosiologis yang berbeda dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Ketidakcocokan itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa kali Pilkada di Papua yang berujung pada perkelahian antarmassa pendukung. Belum lagi merembet ke perpecahan di masyarakat satu kampung.

"Kalau begini terus, berkelahi terus. Bisa rawan konflik. Itu menyebabkan Indonesia bagian timur menjadi rawan. Belum lagi perpecahan itu disusupi pihak ketiga," ujar Lenis.

Ia meyakini, usulnya itu memungkinkan secara peraturan dan perundangan. Mengingat Papua memang memiliki otonomi khusus.

Meski demikian, Lenis mengakui, usulnya tersebut tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Namun, mempertimbangkan kondisi stabilitas keamanan di Papua, Lenis berharap usulannya itu diperhatikan.

"Mungkin nanti bisa ke arah sana. Bukan sekarang ini, nanti. Ini demi kebaikan Papua dan Indonesia," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com