Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD - Kompas.com

Staf Khusus Presiden Usul Pilkada Papua Dipilih DPRD

Fabian Januarius Kuwado
Kompas.com - 13/10/2017, 16:00 WIB
Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.ANTARA FOTO/Rosa Panggabean Anggota pramuka berkostum tradisional Papua membawakan tari-tarian dalam pembukaan Raimuna Nasional XI yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun Pramuka ke-56 di, Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (14/8/2017). Sebanyak 15 ribu Pramuka Penegak dan Pandega dari 34 provinsi dan 514 kota/kabupaten serta pramuka luar negeri mengikuti kegiatan bertajuk Pramuka untuk Masa Depan Indonesia: kreatif, inovatif, berkarakter. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya berpendapat, pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua ke depannya sebaiknya dilakukan DPRD.

"Masukan saya saja, lebih baik Pilkada Papua ke depan melalui DPRD saja. Lebih bagus," ujar Lenis di kantornya, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

"Jadi pencalonannya melalui musyawarah adat. Itu kader-kader Papua yang membangun Papua dengan hati, inilah yang dimajukan," lanjut dia.

Lenis mengakui, pendapatnya ini dapat dipersepsikan sebagai kemunduran demokrasi oleh publik.

(baca: Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya Niat Maju Pilkada Papua)

Namun, menurut dia, kenyataannya sistem Pilkada langsung belum cocok untuk diterapkan di Papua yang memiliki karakter, budaya dan kondisi sosiologis yang berbeda dibandingkan pulau lain di Indonesia.

Ketidakcocokan itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa kali Pilkada di Papua yang berujung pada perkelahian antarmassa pendukung. Belum lagi merembet ke perpecahan di masyarakat satu kampung.

"Kalau begini terus, berkelahi terus. Bisa rawan konflik. Itu menyebabkan Indonesia bagian timur menjadi rawan. Belum lagi perpecahan itu disusupi pihak ketiga," ujar Lenis.

Ia meyakini, usulnya itu memungkinkan secara peraturan dan perundangan. Mengingat Papua memang memiliki otonomi khusus.

Meski demikian, Lenis mengakui, usulnya tersebut tidak mungkin terwujud dalam waktu dekat.

Namun, mempertimbangkan kondisi stabilitas keamanan di Papua, Lenis berharap usulannya itu diperhatikan.

"Mungkin nanti bisa ke arah sana. Bukan sekarang ini, nanti. Ini demi kebaikan Papua dan Indonesia," ujar dia.

PenulisFabian Januarius Kuwado
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM