Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden: Kalau Hadapi Orang Papua, Penanganannya Beda

Kompas.com - 13/10/2017, 22:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya, menyayangkan peristiwa perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah di Tolikara, Papua.

Namun, Lenis berpendapat bahwa peristiwa itu sebenarnya tak perlu terjadi jika pihak Kemendagri menerima massa dengan baik dan menjelaskan duduk persoalan dengan baik pula.

"Mereka itu ingin diterima dengan baik. Setelah selesai pembahasan, pastinya pulang. Jadi kalau menghadapi orang Papua, penanganannya beda. Memang harus betul-betul melihat budayanya," ujar Lenis di kantornya, Jumat (13/10/2017).

Laporan yang ia terima, massa mengamuk setelah tak diizinkan untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Massa malah dihadapkan pada dua direktur jenderal.

Massa pun tidak mendapatkan penjelasan yang baik tentang keberadaan Mendagri. Alhasil, massa yang merasa diulur-ulur marah dan mengamuk.

Sebagai contoh, di kantornya sendiri. Lenis mengaku, banyak orang Papua yang sering datang ke kantornya dengan segala persoalan. Ia selalu menerima mereka dengan baik.

"Coba di sini, orang Papua itu antre ingin menemui saya. Mereka marah-marah juga, sama. Jadi memang mereka itu harus diterima lalu diberikan penjelasan persoalannya apa. Setelah diberi arahan, baru mereka pasti pulang. Namanya juga pemerintah, kan memang harus melayani mereka," ujar Lenis.

(Baca juga: Mendagri Minta Usut Aktor Penyerangan Kantor Kemendagri)

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, menyerang dan merusak kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/10/2017).

Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 30 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi. Mereka menuntut Mendagri mengesahkan John Tabo-Barnabas Weya.

Pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah menerima massa. Namun, massa menolak.

Mereka meminta langsung dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, saat itu Tjahjo tidak berada di kantor.

(Baca: Kronologi Saat Massa Merusak Kantor Kemendagri)

Di saat yang sama, sejumlah orang yang hendak diterima oleh Dirjen kembali lagi kepada massa yang berada di luar gedung Kemendagri sambil berteriak. Teriakan itu kemudian memprovokasi massa merangsek ke dalam gedung.

Sontak, massa masuk ke dalam area Kantor Kemendagri. Mereka membawa batu dan melemparkannya secara asal-asalan.

"Ada empat mobil, satu bus, rusak. Kaca beberapa gedung pecah, lalu beberapa pot bunga pecah. Satu kamera wartawan juga rusak karena kena batu," ujar Dirjen Otda Sumarsono, usai kejadian.

(Baca juga: Penjelasan Menteri Tjahjo soal Penyerangan terhadap Kantor Kemendagri)

Kompas TV Ada sembilan pegawai Kemendagri yang jadi korban serangan kelompok massa asal Tolikara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com