Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Berkarya Besutan Tommy Soeharto Dapat Tanda Terima Pendaftaran

Kompas.com - 17/10/2017, 21:20 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya yang merupakan besutan putra bungsu Presiden kedua RI Suharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, telah menyelesaikan kelengkapan dokumen persyaratan pada tahapan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun memberikan tanda terima pendaftaran Partai Berkarya pada malam hari ini, Selasa (17/10/2017).

"Alhamdulillah, malam hari ini tepatnya pukul 20.30 (WIB), kami dari keluarga besar Partai Berkarya yang diwakili oleh DPP telah menerima bukti pendaftaran dari KPU sebagaimana tahapan dari proses pendaftaran calon peserta pemilu 2019," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang.

Badaruddin mengungkapkan, tanda terima pendaftaran dari KPU itu membuat Partai Berkarya lebih terpacu lagi untuk mengikuti tahapan-tahapan berikutnya.

(Baca juga: Setelah Pendaftaran Parpol, KPU Lakukan Tahapan Administrasi)

Dia mengatakan, tanda terima pendaftaran ini sangat penting karena menjadi awal proses verifikasi faktual ke depannya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto berpesan agar pengurus segera merapatkan barisan.

"Setelah diterimanya pendaftaran ini, kami langsung bekerja kembali untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat faktual untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam rangka mengikuti tahapan verifikasi," ujar Badaruddin.

"Mudah-mudahan target kami ikut menjadi partai peserta pemilu 2019, ikut berkiprah dan menjadi partai besar di 2019," kata dia.

Hingga pukul 21.00 WIB, tercatat ada 11 partai politik yang telah mengantongi tanda terima pendaftaran dari KPU.

Sepuluh partai lainnya yaitu Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDIP, Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com