Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Lengkapi Dokumen Pendaftaran Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 16/10/2017, 10:21 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Senin (16/10/2017). 

PPP telah mendaftarkan diri pada Sabtu (14/10/2017) lalu, tetapi berkas pendaftarannya dinilai masih kurang.

"Dokumen hardcopy di beberapa provinsi masih ada yang kurang. Di Papua Barat salah satunya. Di sana ada F4 tidak tercetak. Ya kita maklum dengan kondisi internet terbatas, sampai sini baru di-upload ke Sipol," kata Wasekjen Dewan Pimpinan Partai (DPP) PPP Achmad Baidlowi, di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin.

Baidlowi berharap, setelah melengkapi berkas, pendaftaran PPP diterima KPU. Apalagi kata dia, kekurangan dokumennya bukan karena human error, tapi karena masalah teknis.

Baca: Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019 Ditutup pada Hari Ini

"Mudah-mudahan (terpenuhi), tapi harus terpenuhi karena ini hari terakhir. Sekarang sedang diverifikasi KPU. 2-3 jam lagi akan keluar hasilnya, kami optimis. Karena bukan human error, tapi karena teknis, teknologi, listrik mati," kata dia.

Baidlowi mengakui, sempat ada kesalahpahaman dengan KPU soal kelengkapan dokumen sehingga pendaftaran partainya belum diterima.

"Ada yang wilayah yang tidak ikut diverifikasi tapi dihitung oleh KPU, sehingga dianggap tidak lengkap. Contohnya Kalimatan Barat, Bengkayang. Kami tak isi di Sipol. Sebab tanpa Bengkayang kita sudah 90 persen kok DPC," ujar dia.  

Untuk Pemilu 2019, ada 14 parpol calon peserta. Sembilan parpol dinyatakan diterima pendaftarannya yakni Partai Perindo, PSI, PDI-P, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, dan Golkar.

Sementara, lima parpol lainnya masih harus melengkapi dokumen persyaratan yakni Partai Berkarya, Republik, PPP, Garuda, dan PBB.

Sebanyak delapan parpol telah konfirmasi akan mendaftarkan diri pada hari ini antara lain yaitu Partai Idaman, PBB, PPPI, PKB, Demokrat, PPB, PIKA, dan PKPI.

Kompas TV Dalam pidatonya di KPU, Prabowo Subianto berpesan demokrasi bukan sekadar menang – kalah.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com