Yorrys Pertanyakan Kader Golkar yang Korupsi, tapi Tak Dicopot

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai menganggap aneh revitalisasi yang dilakukan di tubuh partainya.

Sebab, dalam kesepakatan dalam Rapat Pleno sebelumnya, alasan pencopotan kader ialah pindah partai, mendapat putusan hukum yang berkekuatan tetap dan tidak aktif dalam kepengurusan partai.

Ia memberi contoh kasus Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fahd El Fouz terkait kasus korupsi pengadaan laboratorium komputer MTS tahun anggaran 2011 dan kitab suci Al Quran tahun anggaran 2011.

"Contoh Fahd (El Fouz) sudah berkekuatan hukum tetap. Dan dasar pergantian saya apa saya enggak tahu. Kan biasa harusnya ada rapat harian terbatas dipanggil dulu saya karena saya bukan pengurus biasa, tapi Korbid (Koordinator Bidang), lalu pleno," kata Yorrys di Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

(baca: Alasan Golkar Copot Yorrys Raweyai dari Posisi Koordinator Polhukam)

Ia mengaku, tak masalah dicopot dari jabatannya jika sesuai dengan mekanisme dan ketetapan yang berlaku.

Terlebih, sudah ada pembahasan sejak 2009 bila ke depan kepengurusan Golkar kembali diisi oleh mantan birokrat dan TNI.

Sebab, kedua elemen tersebut merupakan penyangga utama semasa Golkar berjaya.

"Ini manajemen apa? Ini enggak bisa kita pakai untuk sebuah organisasi parpol yang dideklarasikan sebagai partai modern. Enggak ada sama sekali (sesuai dengan ketentuan)," lanjut dia.

(baca: Golkar Resmi Perkenalkan Eko Wiratmoko sebagai Pengganti Yorrys)

Posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar yang sebelumnya dipegang Yorrys kini dipegang Eko Wiratmoko.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar mengungkapkan, alasan pencopotan Yorrys dalah untuk menjaga kesolidan partai.

Hal itu dikatakan Agung seusai menemui Ketua Umum Golkar Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

"Jadi masalahnya perlu dijaga kekompakan, soliditas, salah satu terjadinya penurunan elektabilitas kemarin juga karena ada gonjang-ganjing di kalangan internal, salah satunya itu," kata Agung.

(baca: Kata Mahfud, Putusan MK Kuatkan KPK Kembali Tetapkan Tersangka Novanto)

Sebelumnya, tim kajian elektabilitas Golkar yang dipimpin Yorrys merekomendasikan agar Golkar segera menunjuk Plt pengganti Novanto.

Sebab, elektabilitas Golkar terjun bebas sejak Novanto menjadi tersangka di KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Rekomendasi itu keluar sebelum adanya putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelah Novanto menang praperadilan dan bebas dari status tersangka, rapat pleno membahas rekomendasi tim kajian batal digelar.